Page 26 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

H. Kesimpulan
1. Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa, bahkan melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga.
2. Sebagai konsekuensinya diperlukan perbaikan pelayanan, koordinasi dan monitoring
evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.

3. Salah satu konsekuensi tersebut adalah mengalihkan kewenangan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa yang sebelumnya oleh Ditjen Perimbangan Keuangan mulai tahun
2018 dialihkan melalui KPPN di seluruh Indonesia.

4. Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia adalah
mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui
181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh

Indonesia, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah
dengan Kementerian Keuangan,meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta

analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.
5. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN di daerah merupakan hal yang
baru. Pelaksanaannya harus selalu taat aturan dan pihak-pihak terkait harus saling

mengingatkan dan mengawasi.
6. Dengan dilaksanakannya perubahan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan

Dana Desa oleh KPPN di daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Kepala Bidang PPA II

Abdullah
NIP. 196302021985031006

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 25