Page 24 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

Tanggapan :

Pak. Ismed:
terkait peran apip ini, nanti hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke kanpus untuk dapat
diakomodir dalam regulasi dd dan dak fisik.

Dana desa ini pure belanja untuk pemberdayaan masyarakat, tidak ada biaya operasional,
peluang ini harus dimanfaatkan oleh pemda2 untuk penajaman fungsi

Pertanyaan
Ada dd di bengkulu selatan, dimana tahap 1 dibawa kabur kades, sehingga kesulitan

memenuhi memenuhi persyaratan 90%. gimana solusinya agar bisa mengajukan tahap 3?

Tanggapan

Pak abdullah:
minta surat ket kepolisian untuk yg dibawa kabur. kemudian minta dispensasi dari
inspektorat.

Pertanyaan

Wartawan RB:
Dd 2019 naik 15%. dan saat ini ada saldo di rkud Rp 170T. Jika sisa saldo masih seperti itu
apakah tahun depan bisa cair semua?

Tanggapan:
abdullah

DD bertahun 1 tahun anggaran. beda dengan dak fisik. kemungkinan masih bisa dikejar.
laporan per akhir tahun.

Wartawan:
Dak fisIk RL sudah tahap 3. sosialisasi pmk 121 baru nanti. minggu depan. padahal pmk 121

berlaku per 21 Sept, mengingat pencairan tahap 3 masih berpedoman pada pmk 225.
bagaimana jika dipersoalkan oleh pemeriksa? kemudian terkait jangka waktu dana
mengendap di rkud mohon penegasan.kepala desa agak. bandel terkait kewajiban lpj

karena tidak ada sanksinya.

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 23