Page 27 - MAPOM X for web 06JAN2023

Jendela

Berantas menyediakan aplikasi public warning
obat tradisional mengandung BKO yang
dapat dimanfaatkan masyarakat untuk
memperoleh informasi dan memilih obat
Bahaya tradisional yang akan dikonsumsi. Sampai
saat ini, BPOM telah mengeluarkan
public warning terhadap 1.094 produk
obat tradisional dan suplemen kesehatan
karena mengandung BKO.
BKO Perkuat Peran Stakeholder melalui
penyelenggaraan Webinar Edukasi
Terintegrasi
Pemberantasan produk obat

Melalui Penguatan tradisional yang mengandung BKO terus
diupayakan BPOM, salah satunya dengan
memperkuat keterlibatan pemangku
Sinergi Stakeholder kepentingan melalui “Integrated Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,
Webinar Series Bahaya Obat Tradisional
Reri Indriani, menjadi narasumber dalam webinar ini.
Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)”,
Oleh: Devi Oktaviani pada Selasa (05/04/2022). Kegiatan lembaga dan pemerintah daerah, Sukriadi Darma; dan Kepala Balai Besar
*Kemasan hanya desain dummy, hanya untuk kebutuhan tampilan informasi webinar ini diikuti oleh berbagai peserta akademisi, pelaku usaha, media, dan POM di Surabaya, Rustyawati.
yang berasal dari kementerian/lembaga, komunitas masyarakat). Integrasi bentuk Sebagai bentuk sinergisme dengan
BPOM terus berupaya memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan asosiasi pelaku usaha obat dan makanan, program meliputi program pembinaan pemangku kepentingan, beberapa
Kimia Obat (BKO). Penggunaan BKO dalam obat tradisional diketahui dapat menimbulkan asosiasi/organisasi profesi kesehatan, terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan perwakilan organisasi, asosiasi,
efek samping yang fatal bagi penggunanya. Hingga kini, banyak masyarakat yang tidak komunitas masyarakat, pelaku usaha, Menengah (UMKM) yang memiliki dan komunitas kesehatan turut
masyarakat umum, dan media.
keterbatasan, kapasitas pengawasan agar
menyampaikan pesan untuk masyarakat
mengetahui bahaya produk tersebut karena menginginkan efek yang instan. Kegiatan Integrated Webinar Series pelaku usaha tetap memenuhi ketentuan, mengenai bagaimana mengonsumsi
dikemas dengan konsep newsroom penindakan terhadap pelaku tindak obat tradisional yang aman dalam
ingga kini lebih dari 11.000 produk jamu, 77 kesulitan buang air kecil. Pada produk obat tradisional tertentu dan disiarkan secara langsung dari pidana, dan pemberdayaan masyarakat. webinar ini. Perwakilan tersebut datang
produk obat herbal terstandar, dan 25 produk seperti kandungan sildenafil sitrat yang dicampurkan pada obat tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Sedangkan integrasi tempat pelaksanaan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia,
fitofarmaka telah terdaftar dan memperoleh stamina pria dapat menimbulkan efek fatal seperti se rang an Sura baya. Kegiatan ini diharapkan program pada beberapa wilayah, Dr. Daeng M Faqih; Ketua Yayasan
nomor izin edar dari BPOM. Pada masa pandemi jantung, kebutaan, bahkan kematian. Pengguna obat tradisional dapat meningkatkan pengetahuan disesuaikan dengan kondisi spesifik Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
HCOVID-19, terjadi peningkatan pendaftaran obat pelangsing yang ternyata mengandung sibutramin hidroklorida dan awareness masyarakat serta men- daerah masing-masing. Tulus Abadi; perwakilan Perkumpulan
tradisional karena adanya kebutuhan masyarakat akan peningkat dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, sulit dorong peningkatan sinergisme an tara “Sinergisme dan keterlibatan aktif Pelaku Jamu Alami Indonesia, Mukit
daya tahan tubuh, tren back to nature serta Kampanye Gerakan tidur, kejang, penglihatan kabur, serta gangguan ginjal. pemerintah, pelaku usaha, dan ma- seluruh pihak, baik pelaku usaha, Hendrayanto; Perwakilan Ikatan
Ayo Minum Jamu. “Tak hanya itu, Peredaran produk obat tradisional yang syarakat dalam penanganan obat tra- asosiasi profesi kesehatan, kementerian/ Apoteker Indonesia (IAI) cabang
Namun, peningkatan permintaan obat tradisional ini telah mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tentunya dapat menim- disional ilegal dan mengandung BKO. lembaga, pemerintah daerah, dan Banyuwangi, Husnatun cholida;
disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bulkan berbagai dampak negatif di bidang ekonomi, hukum, Kepala BPOM menjelaskan bahwa Kepolisian menjadi upaya yang efektif Ketua umum GP Jamu Indonesia, Dwi
untuk memproduksi produk tersebut dengan mencampurkan sosial, dan budaya.” ucap Kepala BPOM kembali. adanya demand atau permintaan untuk memutus rantai penyebaran obat Ranny Pertiwi; perwakilan Apoteker
bahan kimia obat (BKO). Berdasarkan hasil pengawasan Dari sisi ekonomi, peredaran produk ini dapat merugikan obat tradisional yang masih tinggi di tradisional mengandung BKO dari hulu Praktek Herbal Indonesia, Kintono;
BPOM tahun 2021, sebanyak 64 produk (0,65%) dari total produsen obat tradisional yang legal karena timbulnya per- masyarakat, BPOM perlu memberi per- ke hilir.” terangnya. dan perwakilan Komunitas Empu, Leya
9.915 produk obat tradisional yang telah di sampling, diketahui saingan yang tidak sehat dan juga peningkatan biaya kese hatan hatian lebih dalam menghadirkan edu kasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Cattleya.
mengandung BKO. BKO yang paling banyak ditambahkan masyarakat akibat efek samping yang timbul. Se dangkan dari ke tengah masyarakat dengan menya- Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan BPOM selalu menghimbau
yaitu Sildenafil Sitrat dan turunannya (klaim OT stamina pria), sisi hukum berpotensi untuk timbul dampak ke tidakpastian tukan keterlibatan seluruh lintas sektor. Kosmetik, Reri Indriani yang turut masyarakat agar lebih waspada serta
Parasetamol (klaim OT pegal linu), Tadalafil (klaim OT stamina hukum jika tidak segera dilakukannya penin dakan. Dari “Penanganan obat tradisional menjadi narasumber dalam webinar ini tidak menggunakan produk-produk obat
pria), Deksametason (klaim OT pegal linu), dan Sibutramin si si sosial, peredaran produk tersebut dapat menim bulkan mengandung BKO akan lebih optimal menegaskan kepada masyarakat agar tradisional dan suplemen kesehatan yang
hidroklorida (klaim OT pelangsing). ke resahan di masyarakat akibat adanya bahaya terha dap jika dilakukan secara sinergis dan tidak gegabah dalam mengonsumsi obat masuk dalam daftar public warning dan
“Walaupun persentase obat tradisional mengandung kesehatan dan dari sisi budaya dapat menurunkan peng- terintegrasi bersama semua pemangku tradisional. “Ingat, obat tradisional tidak diumumkan BPOM. Selalu ingat Cek
BKO tergolong relatif kecil, namun bahaya bahaya terhadap gu naan/konsumsi dan citra jamu sebagai national heritage kepentingan. Integrasi tersebut dilakukan memberikan hasil yang instan. Ini hal KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar,
kesehatannya sangat tinggi bagi masyarakat,” ujar Kepala BPOM Indonesia. melalui 3 (tiga) strategi integrasi, yaitu yang harus disadari oleh masyarakat”, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli
RI, Penny K. Lukito. Menanggapi bahaya BKO pada peredaran Obat Tra- integrasi pelaksana program, bentuk ungkapannya. atau menggunakan obat tradisional dan
Diketahui, produk obat tradisional yang mengandung BKO di sional, BPOM sebagai lembaga yang diberikan tugas program, dan tempat pelaksanaan Pada webinar ini, narasumber BPOM suplemen kesehatan. Pastikan kemasan
berisiko dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu pusing, melaksanakan pengawasan obat tradisional secara intensif program,” jelasnya. yang juga hadir memberikan edukasi yaitu dalam kondisi baik, baca informasi
sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan, melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pem bi- Lebih rinci, integrasi pelaksana Direktur Pengawasan Obat Tradisional produk yang tertera pada label, pastikan
iri tasi lambung, reaksi alergi (ruam, gatal), kesulitan bernafas, naan, pengawasan, penindakan, serta melakukan edukasi program meliputi program yang dan Suplemen Kesehatan BPOM, Irwan; produk memiliki Izin edar BPOM, dan
se sak di dada, pembengkakan (mulut, bibir dan wajah), atau ma syarakat. Salah satu yang dilakukan yaitu dengan dilakukan oleh penta helix (kementerian/ Kepala Balai Besar POM di Bandung, belum melebihi masa kedaluwarsa.l

24 25
24
25

ol. 4/No. 1/2022
V ol.4/No.1/2022 Vol. 4/No. 1/2022
Vol.4/No.1/2022
V