Page 35 - MAPOM X for web 06JAN2023

Etalase

dari pelayanan prima. Pengakuan
ini hendaknya menjadi cermin
kinerja pelayanan prima bagi seluruh
masyarakat Indonesia.
Penyusunan standar pelayanan
dilakukan dengan melibatkan
masyarakat sebagai pengguna layanan.
Komponen di dalam standar pelayanan,
terdiri dari:
1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya/tarif;
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas;
8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran dan
masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan yangmemberikan
kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman,
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja satunya melalui penguatan employer bebas dari bahaya, dan risiko
Penyelenggara Pelaya nan Publik. branding Bangga Melayani Bangsa. keragu-raguan;
Berbeda dengan Penilaian Kepatuhan Evaluasi pelayanan juga dimaksud- 14. dan evaluasi kinerja pelaksana.
Terhadap Stan dar Pelayanan Publik kan agar penyelenggara pelayanan Mengingat posisi pentingnya
yang fokus pada Standar Pelayanan, publik selalu melakukan perbaikan, dalam penyelenggaraan pelayanan
Eva luasi Kinerja Penyelenggara diantaranya pada aspek penguatan publik, Standar Pelayanan menjadi
Pelayanan Publik fokus pada perbaikan kapasitas unit penyelenggara pelayanan fokus pengawasan pelayanan publik,
penyelenggaraan pelayanan publik. dalam integrasi data antara-layanan, yang dilaksanakan oleh Ombudsman
Dengan demikian, penyelenggaraan pendekatan not business as usual untuk Republik Indonesia. Dalam rangka
BPOM Raih Predikat pelayanan publik dapat terus diperbaiki membangun budaya Bangga Melayani percepatan peningkatan kualitas
dan disempurnakan agar memenuhi
Bangsa, serta pembenahan arsitektur
pelayanan publik, Ombudsman
Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih inklusif. menerbitkan Peraturan Ombudsman
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
Pada penyelenggaraan evaluasi tahun
publik.
2015 tentang Penilaian Kepatuhan
Pada Tahun 2022, BPOM kembali
ini, juga disampaikan penghargaan
Predikat Pelayanan Prima Tahun 2021 berhasil meraih pencapaian yang Adicita Sewaka Pertiwi untuk pertama Terhadap Standar Pelayanan Publik,
cemerlang. BPOM meraih penghargaan
kalinya. Penghargaan ini diberikan
yang kemudian dicabut dan diganti
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
Pelayanan Publik, pada hari Rabu, 29
serta kepala daerah yang telah berhasil
Oleh: Made Widdi Ellinda Patra Predikat Kepatuhan Tinggi Standar kepada pimpinan kementerian/lembaga dengan Peraturan Ombudsman
Desember 2021. meraih predikat A atau pelayanan 2022 tentang Penilaian Kepatuhan
Hasil membanggakan tak hanya prima dua tahun berturut-turut. Melalui Terhadap Standar Pelayanan Publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik ejak tahun 2016, pelaksanaan Penilaian Kepatuhan sampai di situ. BPOM melalui Balai capaian penghargaan pelayanan prima Hasil penilaian kepatuhan terhadap
dilaksanakan dengan menerapkan Terhadap Standar Pelayanan Publik telah dilakukan Besar POM di Denpasar sebagai lokus tahun ini, BPOM telah menapaki satu standar pelayanan publik diberikan
oleh lembaga terkait.Tahun ini, selain Penilaian
Standar Pelayanan. Tujuannya adalah SKepatuhan Terhadap Standar Pelaya nan Publik unit penyelenggara pelayanan publik langkah maju. Semoga pada Evaluasi dalam bentuk predikat Kepatuhan,
yang dievaluasi, juga berhasil meraih
yang terdiri dari:
Kinerja Penyelenggara Pelayanan
agar pelayanan yang diberikan kepada yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI, penyelenggaraan Predikat Pelayanan Prima untuk Publik tahun 2022, BPOM berhasil 1. Zona Hijau dengan predikat
kategori Lembaga pada hari Selasa,
mempertahankan predikat pelayanan
kepatuhan tinggi,
j
masyarakat adalah pelayanan yang pelayanan publik juga dilakukan Evaluasi Kiner a 8 Maret 2022. Melalui evaluasi ini, prima dua tahun berturut-turut, 2. Zona Kuning dengan predikat
Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dilaksanakan oleh
kepatuhan sedang; dan
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, KemenPANRB. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman diharapkan tumbuh jiwa melayani sekaligus meraih penghargaan Adicita 3. Zona Merah dengan predikat
Sewaka Pertiwi. Namun demikian,
dan membantu masyarakat pada setiap
dan terukur. pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur pelaksana pelayanan publik, salah penghargaan bukanlah tujuan akhir kepatuhan rendah.n
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
32
32 33
33

Vol. 4/No. 1/2022
Vol.4/No.1/2022
V ol.4/No.1/2022 V ol. 4/No. 1/2022