Page 169 - Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan pada Produksi dan Peredaran Produk Ilegal di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor

mengandung BKO Paracetamol dan Sildenafil," ucap,Kepala Badan POM, Penny K. Lukito,
Senin (7/3/2022).

Menurutnya, Bahan Kimia Obat merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam obat
tradisional dan pangan olahan.

"Bahan kimia obat seperti Parasetamol dan Sildenafil merupakan bahan yang digunakan untuk
produksi obat. Jika tidak digunakan sesuai aturan pakai (dosis), bahan kimia obat ini dapat
menimbulkan risiko tinggi dan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan," ucapnya.

Penggunaan bahan kimia obat Parasetamol dan Sildenafil secara tidak tepat dapat
mengakibatkan efek samping yang ringan, berat bahkan sampai menimbulkan kematian.
Parasetamol dapat menimbulkan efek samping mual, alergi, tekanan darah rendah, kelainan
darah, dan jika digunakan secara terus-menerus dapat menimbulkan efek yang lebih fatal
seperti kerusakan pada hati dan ginjal.

Sedangkan Sildenafil dapat menimbulkan efek samping mulai dari yang ringan seperti mual,
diare, kemerahan pada kulit, hingga reaksi yang lebih serius seperti kejang, denyut jantung
tidak teratur, pandangan kabur atau buta mendadak, bahkan dapat menimbulkan kematian.

“Nilai keekonomian barang bukti ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah”, ungkap Kepala
Badan POM.

BPOM sebelumnya telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap penjualan online
produk pangan olahan mengandung BKO dengan merek Kopi Jantan pada periode Oktober–
November 2021. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan penjualan produk tersebut memiliki
nilai transaksi rata-rata sebesar 7 miliar rupiah setiap bulannya.

Selanjutnya hasil operasi ini akan diproses secara hukum (pro justitia) yang mengarah pada 2
(dua) orang pelaku produksi dan peredaran pangan dan obat tradisional ilegal. Pelanggaran
yang dilakukan para pelaku tidak hanya terkait legalitas/izin edar produk namun juga produk
yang membahayakan kesehatan masyarakat karena diproduksi pada sarana ilegal, tidak
sesuai dengan cara produksi yang baik serta menggunakan BKO yang tidak boleh
ditambahkan pada pangan olahan maupun obat tradisional.

Para pelaku yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan ilegal mengandung bahan
kimia obat ini dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 136 Undang Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta Pasal 140 Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sedangkan para pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat tradisional ilegal
mengandung bahan kimia obat dapat dipidana sesuai dengan Pasal 196 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta Pasal
197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).

Dari pengungkapan di lapangan diketahui bahwa jaringan yang memproduksi dan
mengedarkan produk ilegal ini teridentifikasi telah beroperasi selama 2 (dua) tahun sejak
Desember 2019. “Badan POM akan terus melakukan pengembangan dan identifikasi jaringan