Page 9 - Mapom_Vol5_No4_2023
P. 9

ditemukan adanya pangan kedaluwarsa
                                                                               yang disebabkan karena kurangnya
                                                                               tanggung jawab pelaku usaha terhadap
                                                                               pengelolaan pangan dalam perdagangan.
                                                                               Juga masih ditemukan peredaran kosmetik
                                                                               racikan, kosmetik kemasan dan obat
                                                                               tradisional yang tidak memiliki izin edar dan
                                                                               mengandung bahan berbahaya,” jelasnya,
                                                                                  Bersyukur, Loka POM di Kota Palopo
                                                                               yang berdiri sejak 2019, pada 24 Oktober
                                                                               2023 resmi naik status menjadi Balai POM
                                                                               di Palopo setelah mendapatkan persetujuan
                                                                               tertulis dari Kementerian PANRB. Sejak
                                                                               saat itu Balai POM di Palopo menjadi UPT
                                                                               Badan POM yang mandiri. Balai POM
                                                                               di Palopo memiliki wilayah kerja meliputi
                                                                               tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Palopo,
                                                                               Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara,
                                                                               Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja,
                                                                               Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten
            POM di Kabupaten Sumba Timur. Terlebih   kali, sehingga ada ide untuk membentuk   Enrekang yang luasnya hampir setengah
            di sini masih banyak ditemukan produk   Pos POM di Sumba Timur. Kami mulai   dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.
            yang masuk ke Sumba terutama obat   melakukan koordinasi dengan Bupati   “Dengan jumlah penduduk dan sarana
            tradisional mengandung Bahan Kimia   Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba   pengawasan obat dan makanan yang
            Obat. Selain itu masih banyak obat keras   Barat, dan Barat Daya. Satu pulau ini ada
            beredar di kios-kios karena minimnya   empat kabupaten. Topologi wilayahnya   letaknya beririsan dengan Provinsi Sulawesi
            edukasi masyarakat. Ada 2 pelabuhan   ini pegunungan dan jurang, untuk sampai   Barat dan Sulawesi Tengah, maka memang
            yaitu di Waingapu dan di Sumba    ke pelosok kami pinjam mobil dari   selayaknya mendapatkan peningkatan
            Barat Daya sebagai pintu masuk obat   pemda,” ceritanya mengenang masa awal   kelas UPT, sehingga dapat memberikan
            keras yang datanganya dari Bima dan   pembentukan Pos POM Sumba Timur.  perlindungan kepada masyarakat agar
            Surabaya.                            Kesaksian serupa disampaikan   mendapatkan obat dan makanan yang
               “Pulau Sumba ini terpisah jauh di   Kepala Balai POM di Palopo, Burham   aman, berkhasiat, dan bermutu,” terang
            mana jarak tempuh dari Kupang ke   Sidobejo kepada Redaksi MaPOM.   Burham Sidobejo.
            Sumba dengan pesawat satu jam lebih,   Dia mengungkapkan tantangan timnya
            kalau pakai kapal dua hari satu malam   dalam mengawasi obat dan makanan   Jalan Panjang Penguatan UPT BPOM
            dengan jadwal seminggu hanya dua   di pasaran. “Di beberapa wilayah, masih   Kompleksitas tantangan pengawasan
                                                                               obat dan makanan di Indonesia menuntut
                                                                               adanya penguatan kapasitas UPT BPOM.
                                                                               Dalam menjawab berbagai tantangan
                                                                               tersebut, UPT BPOM di daerah terus
                                                                               diperkuat melalui penataan kelembagaan
                                                                               untuk meningkatkan efektivitas dan
                                                                               kinerja pengawasan di daerah. Penataan
                                                                               mempertimbangkan kemudahan jangkauan
                                                                               jarak dan waktu pengawasan, pemerataan
                                                                               beban kerja antar UPT dalam satu provinsi,
                                                                               dan kemudahan koordinasi dengan
                                                                               Pemerintah Daerah.
                                                                                  BPOM terus mengepakkan sayapnya
                                                                               untuk menjangkau pengawasan hingga
                                                                               pelosok negeri. Selain demi perlindungan
                                                                               kesehatan masyarakat, BPOM hadir
                                                                               di berbagai daerah untuk memberikan
                                                                               pelayanan publik lebih optimal.
                                                                                  Tidak mudah, jalan panjang harus dilalui
                                                                               untuk membentuk UPT BPOM. Proses
                                                                               evaluasi kelembagaan membutuhkan waktu
                                                                               yang cukup lama yakni selama tiga tahun

                                                                                                                 7
                                                                                          Vol.5/No.4/2023
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14