Page 58 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Judul : Waspada, Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Meningkat
saat Pandemi Covid-19

Nama Media : liputan6.com
Tanggal : 25 September 2020

Halaman/URL : https://www.liputan6.com/health/read/4366055/bpom-peredaran-obat-dan-
makanan-ilegal-naik-hingga-100-persen

Tipe Media : Online

Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti
Lukito melaporkan kenaikan angka
peredaran jamu, makanan, kosmetik,
dan obat COVID-19 ilegal selama 2020.

Menurutnya, peredaran pangan dan obat
ilegal selama 2020 mengalami peningkatan
100 persen dari tahun sebelumnya terutama peredaran via daring.
“Berdasarkan data yang dapat kami kumpulkan sepanjang tahun 2020 semester
satu di masa pandemi sudah ada peningkatan sampai 100 persen. Jadi hampir 2
kalinya dari kejadian tahun lalu,” kata Penny dalam konferensi pers BPOM, Jumat
(25/9/2020).

Sekitar 48 ribu tautan yang mengiklankan obat dan makanan ilegal sudah
teridentifikasi oleh BPOM, tambahnya. Khususnya untuk obat-obat yang dikaitkan
dengan COVID-19 seperti dexamethasone yang dipasarkan secara ilegal di media
daring.

“Patroli siber dari Maret sampai September sudah menemukan sebanyak 48 atau
hampir 50 ribu tautan obat dan makanan ilegal. Badan POM selama masa pandemi
ini terus meningkatkan intensitas penindakan hukum yang dilakukan oleh kedeputian
4 melalui penindakan kejahatan siber kemudian upaya intelijen. Tentunya bekerja
sama dengan pihak kepolisian, Bareskrim, dan pihak terkait lainnya.”

Sanksi Bagi Pengedar

Sejauh ini upaya yang dilakukan BPOM dalam mencegah terjadinya peredaran obat
dan makanan ilegal adalah pengumpulan data atau informasi daring dan edukasi
kepada masyarakat.

Penny juga menjelaskan bahwa kejahatan ini melanggar Undang-Undang nomor 36
tahun 2009 tentang Kesehatan di pasal 196, 197 terkait dengan pelanggaran
ancaman pidana dari peredaran obat dan makanan ilegal.

Selain itu, kejahatan ini juga melanggar Undang-undang nomor 18 tentang pangan
dikaitkan dengan produk pangan olahan ilegal yang ancamannya sampai 15 tahun
penjara dan ada denda sampai 1.5 miliar.