Page 49 - Presskonpress Tingkatkan Angka Kesembuhan dan Turunkan Angka Kematian Pasien COVID-19, Badan POM Terbitkan Izin Penggunaan dalam Kondisi Darurat Obat 5 - 6 Oktober 2020_Neat
P. 49
Judul : 5 Industri Farmasi Produksi Favipiravir dan Remdesivir untuk Pasien COVID-19
Nama Media : jamudigital.com
Tanggal : 6 Oktober 2020
Halaman/URL :
https://www.jamudigital.com/berita?id=5_Industri_Farmasi_Produksi_Favi
piravir_dan_Remdesivir_untuk_Pasien_COVID-19
Tipe Media : Online
Untuk meningkatkan angka kesembuhan dan
menurunkan angka kematian pasien COVID-
19, Badan POM menerbitkan izin
penggunaan dalam Kondisi Emergensi Obat
Favipiravir dan Remdesivir.
Ada lima perusahaan, yaitu: PT. Beta
Pharmacon (Dexa Group) dan PT. Kimia
Farma, Tbk mendapat ijin memproduksi
Favipiravir, sedangkan ijin produksi untuk obat Remdesivir diberikan kepada PT.
Indofarma, PT. Amarox Pharma Global dan PT. Dexa Medica.
Demikian penjelasan Kepala Badan POM, Penny K. Lukito dalam siaran persnya
pada Senin, 5 Oktober 2020.
Saat ini telah ditemukan beberapa obat yang terbukti melalui uji klinik menunjukkan
kemanfaatannya dalam menyembuhkan pasien COVID-19, yaitu Favipiravir untuk
pasien derajat ringan dan sedang yang dirawat di rumah sakit, serta Remdesivir untuk
pasien derajat berat yang dirawat di rumah sakit.
Sejak 3 September 2020 Badan POM telah menerbitkan izin penggunaan dalam
kondisi emergensi (Emergency Use Authorization/EUA) Favipiravir kepada Industri
Farmasi PT. Beta Pharmacon (Dexa Group) dengan merek dagang Avigan dan
kepada PT. Kimia Farma Tbk. yang saat ini sudah memproduksi produk generik
Favipiravir di Indonesia.
Sedangkan untuk obat Remdesivir, telah diberikan EUA sejak 19 September 2020
kepada Industri Farmasi PT. Amarox Pharma Global, PT. Indofarma, dan PT. Dexa
Medica.
EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat
kesehatan masyarakat, dalam hal ini pandemi COVID-19. Terhadap produk yang
telah mendapatkan EUA, Badan POM terus melakukan pengawasan penyaluran dan
peredaran sejak dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana pelayanan
kefarmasian.
Pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi pelaporan realisasi importasi, produksi
dan distribusi obat yang disampaikan kepada Badan POM.
