Page 59 - MAPOM_Vol6_No1_2024

seperti hiperpigmentasi, rasa terbakar, mematuhi peraturan dan menjaga akan ditindaklanjuti dengan langkah pro-
mengelupas, bahkan ada yang bersifat kualitas produknya. Selain itu, BPOM justitia. Pemberian sanksi ini sesuai dengan
karsinogenik atau menyebabkan kanker juga aktif melakukan edukasi agar Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2021
Tidak hanya fokus pada produk masyarakat lebih waspada dan cerdas tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil
kosmetik, BPOM juga melakukan dalam memilih produk kosmetik, Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi,
pengawasan terhadap sarana peredaran sekalipun kosmetik diperoleh dari Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
kosmetik, salah satunya di sarana sarana klinik kecantikan. Apabila dalam pelanggaran tersebut
klinik kecantikan. Pada tahun 2024, Salah satu bentuk edukasi yang diketahui adanya keterlibatan profesi
klinik kecantikan menjadi sasaran dari dilakukan BPOM adalah melalui kesehatan, maka BPOM juga berkoordinasi
aktif dengan asosiasi profesi kesehatan,
Pengawasan Kosmetik pada Klinik yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI),
pengawasan dilakukan secara serentak Kecantikan pada 3 April 2024. Dalam Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan
di seluruh Indonesia oleh 76 unit kegiatan tersebut, BPOM memberikan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan
pelaksana teknis (UPT) BPOM pada informasi kepada media dan masyarakat Kelamin Indonesia (PERDOSKI). Upaya
tanggal 19–23 Februari 2024. mengenai potensi bahaya dari ini dilakukan agar asosiasi profesi dapat
penggunaan kosmetik termasuk skincare memberikan pembinaan serta sanksi
tersebut, dilakukan pemeriksaan beretiket biru tidak sesuai ketentuan terhadap anggotanya yang melakukan
terhadap 731 klinik kecantikan, pelanggaran di bidang kosmetik.
dengan hasil 239 sarana (33%) pengawasan. Koordinasi ini ke depannya juga akan
dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. lebih diperkuat lagi.
Pelanggaran yang ditemukan berupa merupakan langkah kunci yang dilakukan BPOM juga selalu melakukan
kosmetik mengandung bahan dilarang BPOM setiap tahun. Pengawasan ini pengawasan terhadap peredaran
(5.937 pieces), skincare beretiket biru dilakukan secara tematik, mengikuti kosmetik tidak memenuhi ketentuan
yang tidak sesuai ketentuan (2.475 tren pelanggaran kosmetik yang terjadi yang beredar secara online melalui
pieces), kosmetik TIE (37.998 pieces), di pasaran. “Melalui pengawasan yang patroli siber. Selama tahun 2023 hingga
kedaluwarsa (5.277 pieces), dan produk lebih intensif dan terarah, diharapkan Februari 2024, BPOM telah melakukan
yang didaftarkan sebagai kosmetik, pelanggaran dalam peredaran kosmetik pemblokiran terhadap 108.141 tautan
namun diaplikasikan dengan cara dapat diminimalisir. BPOM juga tidak penjualan produk kosmetik ilegal dan/
injeksi (104 pieces). Nilai keekonomian segan menegakkan hukum terhadap atau mengandung bahan dilarang/
berbagai temuan tersebut pun tidak pelanggaran yang ditemukan dengan berbahaya dengan nilai keekonomian
main-main karena mencapai angka tujuan melindungi kesehatan masyarakat sebesar Rp1,2 T.
Rp2,8M. dan memastikan hanya produk kosmetik Kerja sama antara BPOM, pelaku
yang aman dan berkualitas yang beredar usaha, dan masyarakat menciptakan
Langkah Intervensi Agar Kosmetik di pasaran,” tegas Deputi Bidang simbiosis yang saling menguntungkan.
Tak Sesuai Ketentuan Tertangani Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen BPOM menjamin keamanan produk
Salah satu langkah yang dianggap Kesehatan, dan Kosmetik Mohamad beredar melalui kebijakan dan
cukup krusial untuk mengatasi Kashuri. pengawasan yang dilakukan, pelaku
masalah kosmetik yang tidak sesuai Sanksi yang diberikan terhadap usaha mematuhi regulasi yang berlaku,
ketentuan adalah dengan meningkatkan pelanggaran peredaran kosmetik dan masyarakat turut aktif untuk
pemahaman, baik kepada pelaku usaha dapat berupa sanksi administratif, yaitu lebih cermat memilih produk. Sinergi
maupun masyarakat sebagai konsumen. peringatan, penarikan, pemusnahan, ini memastikan produk kecantikan
BPOM melakukan pembinaan kepada penghentian sementara kegiatan, dan yang beredar aman sehingga dapat
pelaku usaha dan asosiasi profesi pencabutan nomor izin edar. Apabila meningkatkan kualitas kesehatan
terkait agar lebih memahami pentingnya ditemukan pelanggaran berulang, maka masyarakat.

57

Vol.6/No.1/2024