Page 3 - EBOOK SEJARAH PROKLAMASI INDONESIA

membuat beberapa wilayah pendudukan Jepang di Indonesia mengalami kerusakan

parah. Maka berdasarkan hal tersebut, Jepang mengubah siasatnya, yang tadinya
bersikap keras menjadi melunak. Oleh karena itu, Jepang membuat beberapa
kebijakan baru yang lebih lunak di daerah-daerah yang diduduki, yaitu salah satunya
Indonesia. Kebijakan tersebut adalah dengan memberi peluang yang berbentuk janji
dan fasilitas seperti pembuatan organisasi kemerdekaan layaknya BPUPKI dan PPKI
sebagai usaha agar Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Dari sekian banyak janji dan berbagai macam cara yang diberikan Jepang
kepada Indonesia untuk merdeka, salah satunya yang melekat dalam ingatan sejarah
bangsa Indonesia untuk dijanjikan kemerdekaan ialah “Janji Koiso”. Janji Koiso ini

adalah pernyataan dari Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September tahun
1944, yang menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan segera memberikan
Indonesia kemerdekaan di kemudian hari.Janji Koiso tersebut dikemukakan di depan
sidang Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang). Adapun tujuan dikeluarkan Janji Koiso
tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Bukti
kesungguhan Janji Koiso tersebut adalah dengan diperbolehkan mengibarkan
bendera Merah Putih di kantor-kantor pemerintah, tetapi bendera Merah Putih
harus berdampingan dengan bendera Jepang (Hinomaru).

b. Pembentukan BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (bahasa Jepang: 独立

準備調査会 Hepburn: Dokuritsu Junbi Chōsa-kai, Nihon-shiki: Dokuritu Zyunbi
Tyoosa-kai), lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (disingkat BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh
pemerintah pendudukan balatentara Jepang. Pemerintahan militer Jepang yang
diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan

Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. pada 1 Maret 1945. Karena kedua
komando ini berwenang atas
daerah Jawa (termasuk Madura)
dan Sumatra. BPUPKI hanya
dibentuk untuk kedua wilayah
tersebut, sedangkan di wilayah
Kalimantan dan Indonesia Timur
yang dikuasai komando AL Jepang
tidak dibentuk badan serupa.

Pendirian badan ini sudah
diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru
benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang
tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari
bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses