Page 4 - EBOOK SEJARAH PROKLAMASI INDONESIA
P. 4
kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr.
Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua
Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam
sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden
Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko
(orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-
hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-
hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
c. Perumusuan Dasar Negara dan UUD 1945
Pada tanggal 17 september 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso
mengemukakan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa indonesia, maka
tanggal 1 maret 1945 pemerintah militer jepang mengumumkan dalam waktu dekat
akan dibentuk badan yang bertugas menyelidiki dan menyiapkan hal-hal yang
berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. pada tanggal 29 april 1945 dibentuklah
suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zunbi Choosakai dengan ketua
Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, tanggal 28 mei 1945 BPUPKI dilantik oleh Saiko
Syikikan pemerintah militer jepang yang dihadiri Jenderal Itagaki, Panglima Tentara
VII bermarkas di Singapura, dan Letjen Nagaki, Panglima XVI di jawa dan diadakan
pula pengibaran bendera kebangsaan jepang hinomaru oleh Mr.a.g.pringgodigdo dan
bendera sang merah putih oleh Toyohiku Masuda.
1. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)
Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa
persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1
Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara
untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat
tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut
disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.
2. Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)
Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara
untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat)
satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang
beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia
Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara
Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua),
Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin,
