Page 170 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 170

menuntut  dibubarkannya Parlemen. Para demonstran  memasuki gedung
            DPR(S), merusak beberapa peralatan, dan kemudian bergerak ke Istina. Mereka
            mendesak  Presiden  Soekarno  agar  membubarkan  DPR(S)  dan  menggantinya
            dengan DPR baru.

                  Selama masa demokrasi liberal (sampai tahun 1959) Indonesia mengalami
            berbagai hambatan baik politik, ekonomi, dan militer. Selain itu ketidakcocokan
            UUDS 1950 sebagai dasar Negara mendorong Soekarno melakukan perbaikan
            prinsip Negara. Dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 sebagai reaksi atas

            berbagai permasalahan yang muncul menandakan berakhirnya masa demokrasi
            liberal, dan kemudian Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin.



                       GLOSARIUM




             Dekrit              Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun
                                 pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum.
             DPRS                Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
             Instabilitas        Keadaan tidak stabil; ketidakstabilan; ke-tidakmantapan;
                                 keadaan goyah; keadaan labil; keadaan rawan
                                 (tt keamanan, politik, ekonomi, keadaan mental,
                                 dsb): adanya keresahan di kalangan rakyat dapat
                                 menimbulkan -- politik
             Kabinet             Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah
                                 senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif.
                                 Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri,
                                 Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini
                                 tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai
                                 oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan
                                 kabinet

             Konstituante        Lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk
                                 membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru
                                 untuk menggantikan UUDS 1950
             KSAP                Kepala Staf Angkatan Perang









                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            166
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175