Page 170 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 170
menuntut dibubarkannya Parlemen. Para demonstran memasuki gedung
DPR(S), merusak beberapa peralatan, dan kemudian bergerak ke Istina. Mereka
mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan DPR(S) dan menggantinya
dengan DPR baru.
Selama masa demokrasi liberal (sampai tahun 1959) Indonesia mengalami
berbagai hambatan baik politik, ekonomi, dan militer. Selain itu ketidakcocokan
UUDS 1950 sebagai dasar Negara mendorong Soekarno melakukan perbaikan
prinsip Negara. Dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 sebagai reaksi atas
berbagai permasalahan yang muncul menandakan berakhirnya masa demokrasi
liberal, dan kemudian Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin.
GLOSARIUM
Dekrit Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun
pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum.
DPRS Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Instabilitas Keadaan tidak stabil; ketidakstabilan; ke-tidakmantapan;
keadaan goyah; keadaan labil; keadaan rawan
(tt keamanan, politik, ekonomi, keadaan mental,
dsb): adanya keresahan di kalangan rakyat dapat
menimbulkan -- politik
Kabinet Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah
senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif.
Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri,
Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini
tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai
oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan
kabinet
Konstituante Lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk
membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru
untuk menggantikan UUDS 1950
KSAP Kepala Staf Angkatan Perang
Sejarah Nasional Indonesia VI 166