Page 166 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 166

d.   Dekrit Presiden Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945
                  Dalam suasana demikian Presiden Soekarno pada tanggal 25 April 1959
            menyampaikan amanat kepada  Konstituante yang memuat anjuran Kepala

            Negara  dan  Pemerintahan  untuk  kembali  ke  Undang-Undang  Dasar  1945.
            Amanat Presiden  tersebut diperdebatkan dalam  Konstituante dan  akhirnya
            diputuskan untuk melakukan pemungutan suara.    97
                  Tidak diketahui dengan jelas kapan tepatnya Presiden Sukarno menerima
            usul AD untuk kembali ke UUD 1945. Seperti yang sudah diketahui bahwa ketika

            usulan itu diajukan Nasution untuk pertama kalinya di depan Dewan Nasional
            pada bulan Agustus 1958, Sukarno tidak memberi jawaban positif. Kemungkinan
            besar ia tidak merasa sanggup menanggung beban tanggung jawab Presiden

            menurut UUD 1945 atau takut kalau ia tidak sanggup menjamin stabilitas dan
            mengendalikan peran Angkatan Darat.  98
                  Pada  tanggal  4  Juli  1959.  Soekarno  memanggil  ketiga  kepala  Staf
            Angkatan Perang, termasuk Nasution sebagai KSAD. Kemudian pada siangnya
            Soekarno memanggil PM Juanda, Nasution, serta Roestan Abdulgani. Soekarno

            menganggap kehadiran mereka penting bagi ide untuk kembali ke UUD 1945.
            Dalam pertemuan itu.  Soekarno menyatakan akan “mengumumkan dan
            membuat keputusan yang maha penting esok hari”.   99

                  Pada tanggal 5 Juli 1959 pagi Soekarno bertemu dengan kabinet inti. Dan
            sorenya di hadapan ribuan massa, yang sekali lagi dikumpulkan atas “inisiatif”
            Nasution. presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato, dimana pidatonya
            ternyata adalah Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945.




















            97   Sudharmono. Op.Cit. h. 69
            98   Nasution,. Op.Cit. h. 300
            99   Ibid, hh. 123-124

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            162
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171