Page 165 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 165

ekonomi, keuangan, internasional, dan lain-lain. Dalam pertemuan  dari tanggal
            21 hingga 23 November, Dewan Nasional setuju untuk mengakui AD sebagai
            golongan fungsional. Bagi Angkatan Darat, ini merupakan hasil yang baik. Tetapi,

            masih ada lima alasan lain yang menjelaskan mengapa UUD 1945 dipakai untuk
            menyelesaikan masalah golongan fungsional dalam Demokrasi Terpimpin;
                  1.  pasal 2 UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai pasal yang menentukan
                     perwakilan golongan fungsional.

                  2.  pasal 2 juga memberi jaminan perwakilan daerah dan karena itu dapat
                     memuaskan keinginan daerah.
                  3.  Undang-undang  dasar  tersebut  akan  menjamin  Negara  kesatuan
                     untuk melawan perasaan yang semakin condong pada bentuk federasi

                     dalam Konstituante.
                  4.  Nasution dan para perwira yang lain mungkin juga mendesak bahwa
                     dengan  diterimanya  UUD  1945,  karena  dianggap  mengembalikan
                     semangat 1945, memberikan kesempatan bagi pemberontakan untuk

                     kembali ke pangkuan Negara Republik Indonesia.
                  5.  Diterimanya  UUD  1945  akan  mengakhiri  siding-sidang  Konstituante
                     dan menyelesaikan pertentangan Islam-Pancasila dengan keuntungan
                     bagi fraksi Pancasila. 95

                  Setelah  serangkaian  “gebrakan”  itu.  Maka  Nasution  bersama  WKSAD
            Gatot  Subroto  mengadakan  pertemuan  secara  khusus  dengan  empat  partai
            besar, yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI. Mereka berupaya meyakinkan empat
            partai tersebut agar menerima usulan kembali ke UUD 1945. Tiga partai yaitu

            PNI, PKI, NU menerima baik, dan memang kecuali Masyumi yang semula ragu-
            ragu dari mulai memberikan pidato pemandangan umum hingga pemungutan
            suara, baik PNI mau pun PKI sudah secara tegas menyatakan persetujuannya
            untuk  menerima  kembali  UUD  1945.  Syaratnya,  asalkan  proses  itu  setelah

            melalui  tahapan  yang  legal  konstitusional.  Masyumi  akhirnya  juga  menerima
            dengan prasyarat serupa yaitu melalui proses yang konstitusional. 96







            95   Nasution,. Op.Cit. hh. 298-299
            96   Nasution, Op.Cit. h. 119

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            161
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170