Page 160 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

rencana rasionalisasi dan profeional dari KSAD Nasution. sebelumnya, beberapa
tuntutan telah dikirimkan Bambang Supeno dalam surat tertanggal 13 Juli 1952
kepada pemerintah, presiden, parlemen, dan semua pejabat teras AD. Isinya
antara lain menyatakan bahwa jiwa patriotisme revolusioner meluntur akibat

rencana “perampingan” itu dimana para pejabat AD lebih mengutamakan
profesionalisme teknik kemiliteran dan menempatkan patriotisme sebagai hal
yang sekunder. Pimpinan pusat AD juga tercemar, dengan adanya pemimpinan
AD yang bermoral rendah. Juga kurangnya tunjangan ekonomi terhadap prajurit

dan perwira, dan masih adanya program Nederlandsche Militaire Missie (NMM).
Pendidikan model Belanda itu diragukan keberhasilannya untuk membentuk
karakter perwira yang nasionalistik-revolusioner.2
Pada tanggal 18 Juli 1952 KSAP mengirim surat kepada pemerintahan,

mendesak agar peristiwa tersebut diselesaikan sesuai dengan prosuder militer.
Karena tindakan Kolonel Bambang Superno dianggap melanggar disiplin.
Sementara itu, seksi-seksi pertahanan dari parlemen memberikan perhatian
yang serius terhadap masalah ini. Pembebasan tugas Kolonel Bambang

Supeno yang kemudian diajukan kepada Presiden ternyata ditolak.Selanjutnya
atas inisiatif Kolonel Djatikusumo dengan seizin KSAP diselenggarakan rapat
kolegial kepada tanggal 10 Oktober yang dihadari oleh para panglima serta
para perwira menengah yang berada di Jakarta. Pada tanggal 15 Oktober para

panglima diundang rapat lagi ke Staf Umum Angkatan Darat kerena DPR(S) akan
menyatakan keputusannya pada tanggal 16 Oktober. Dalam DPR(S) sendiri ada
tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu:
1. Mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya, mosi tidak percaya

ketua seksi pertahanan parlemen Zainul Baharuddin atas kebijakan
Menhan Hamengkubuwono IX untuk menyelesaikan pertikaian
ditubuh AD. Mosi “Zainul Baharuddin” itu menurut agar segera dibuat
UU pertahanan Negara.

2. Mosi Kasimo/Natsir yang menuntut peninjauan kembali susunan
Kementerian Pertahanan dan APRI. Mosi menuntut peninjauan
kembali pimpinan Angkatan Perang, yang berisi tiga Angkata perang,
serta melegalitaskan kedudukan hukumnya untuk meletakkan dasar-

dasar yang kokoh bagi Kementerian pertahanan dan Angkatan perang.

Sejarah Nasional Indonesia VI 156