Page 157 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

melalui prosedur administrasi di Jakarta. Pemerintah pusat menamakan kegiatan
para panglima tersebut sebagai “barter”. 77
Selain itu ada peristiwa politik yang menyebabkan kemerosotan ekonomi
karena politisasi juga menjadikan ekonomi sangat peka terhadap pengaruh

peristiwa politik yang akibatnya tidak dapat dikendalikan. Khususnya, dua
peristiwa yang berlangsung pada tahun 1957 dan 1958 memperuncing krisis
ekonomi konflik dengan negeri Belanda mengenai Irian Barat yang antara lain,
berakibat dinasionalisasikannya perusahaan-perusahan Belanda, termasuk

perusahaan KPM yang menguasai pelayaran antarpulau, disusul dengan
pengusiran semua warga negara Belanda dari Indonesia. Manifesto politik
Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang menerima hutang bekas Hindia-
Belanda sebagai hutang Republik Indonesia mengakui hak-hak orang Belanda

atas milik mereka. Berarti perlu suatu perundingan tentang pengambilalihan
aset-aset Belanda selama Revolusi. 78
Ketika IPKI (Ikatan Pembela kemerdekaan Indonesia) didirikan pada
tanggal 20 Mei 1945, telah dikeluarkan manifesto politik yang menyatakan

bahwa meskipun kedaulatan telah tercapai dengan pengorbanan darah dan
keringat rakyat, cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,
sebagaimana dijanjikan dalam pembukaan UUD 1945, belum terwujud.
Masalah lain diluar negeri berupa revolusi yang belum selesai karena Irian Barat

masih dijajah oleh kekuasaan kolonial. Di dalam negeri pun revolusi juga belum
selesai karena tatanan kelembagaan rezim kolonial masih berlaku. Akibatnya
revolusi yang semestinya harus dimulai kembali. Kebijakan pemerintah dinilai
tidak mengubah semangat revolusioner menjadi program aksi konkret. Proses

pengambilalihan dimulai pada bulan Desember 1957 dengan didudukinya
beberapa perusahaan Belanda oleh buruhnya, tetapi gerakan ini dengan cepat
diambil alih oleh militer. Pengambilalihan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk
mengubah struktur perekonomian. 79

Keberangkatan beribu manajer, teknisi, dan tenaga ahli Belanda sangat
menggangu kelancaran operasi ekonomi modern. Pengambilalihan perusahaan
pelayaran KPM beberapa bulan sesudah kampanye Irian Barat mulai membawa

77 Ibid., h 18
78 Nasution, Op. cit. h 264
79 Ibid., hh. 265-266

Sejarah Nasional Indonesia VI 153