Page 155 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 155
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba. Sistem Ekonomi Ali-Baba mempunyai tujuan
memajukan pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha
pribumi, dan Baba sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.
Dimana Ali si pemimpin dalam nama saja, sedangkan Baba, mitra
Cinanya, menjalankan usaha tersebut. Sistem ini bukannya mendorong
berkembangnya kelas pedagang pribumi, tetapi sebaliknya malah
menciptakan suatu kelompok makelar lisensi. Sistem ini mengalami
kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan
hanya dijadikan alat oleh pengusaha non pribumi untuk mendapatkan
kredit dari pemerintah. 71
5. Rencana Sumitro, Kebijakan ini ditempuh pada masa pemerintahan
Kabinet Natsir. Sasarannya ditekankan terutama pada pembangunan
industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan,
karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti pula dengan usaha
peningkatan produksi, pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman
modal asing. 72
d) Keberhasilan dan Kegagalan Ekonomi Liberal
Merujuk pada kondisi politik yang terjadi ketika itu, kondisi ekonomi
Indonesia juga bisa dikatakan tidak dalam kondisi yang baik. Disamping
itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang mayoritas dilakukan untuk
mengembangkan para pengusaha-pengusaha Indonesia ternyata disikapi sangat
lamban oleh mereka lamban, bahkan ada yang menyalahgunakan kebijakan
pemerintah tersebut. Bantuan kredit yang digelontorkan ternyata tidak efektif
sehingga program pemerintah tidak berhasil. Padahal pemerintah pemberian
kredit tersebut menambah beban keuangan pemerintah sehingga menjadi salah
satu sumber defisit. Namun disamping kegagalan, ada gerakan-gerakan ekonomi
pada masa ini patut diapresiasi. 73
Kabinet Sukiman yang memegang pemerintahan selama 10 bulan sejak
April 1951 sampai Februari 1952 berusaha membatasi krisis moneter. Salah satu
usaha yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank.
71 Adnan Buyung Nasution, op. cit. h. 263
72 Poesponegoro dan Notosusanto, Op.Cit, h. 336
73 Ibid.. h. 333
Sejarah Nasional Indonesia VI 151
