Page 150 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 150

beberapa bulan sebelumnya, sebab di negara-negara federal kehendak
                      untuk bersatu sudah lama timbul. Resminya negara kesatuan yang baru
                      merupakan kelanjutan dari RIS yang mengalami perubahan Undang-
                      undang Dasar.   Tetapi oleh kebanyak orang Indonesia negara kesatuan
                                    57
                      baru itu merupakan kelanjutan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.
                      Persetujuan  antara RIS dan  RI untuk membentuk negara kesatuan
                      tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang lebih dua
                      bulan  bekerja,  panitia  gabungan  RIS-RI  yang  bertugas  merancang

                      UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli
                      1950.  Kemudian  setelah  diadakan  perubahan  di  masing-masing
                      DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan
                      Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

                      Pada  tanggal  15  Agustus  1950  Presiden  Soekarno  menandatangani
                      rancangan UUD tersebut.
                                               58
                            UUD  1950  ini  mengandung  unsur-unsur  dari  UUD-RI  maupun
                      dari  UUD-RIS.  Menurut  UUD  1950  kekuasaan  legislatif  dipegang

                      oleh Presiden,  kabinet  dan DPR. Pemerintah mempunyai hak
                      untuk  mengeluarkan  Undang-Undang  darurat  atau  peraturan
                      pemerintah, walaupun  kemudian  perlu juga disetujui  oleh  DPR
                      pada sidang berikutnya. Prsiden juga dapat mengeluarkan dekritnya

                      kalau  diperlukan.  Tetapi  walaupun  demikian, kabinet, baik  secara
                      perseorangan, masih bertanggung jawab pada DPR. DPR mempunyai
                      hak  untuk  menjatuhkan  kabinet  seluruhnya  atau  memberhentikan
                      menteri-menterinya secara individual.
                                                           59
                            Perubahan-perubahan       mendasar     dalam     pelaksanaan
                      ketatanegaraan  menurut  ketetapan  UUDS  1950  dapat  dilihat  dari
                      uraian  Program Persetujuan  Pemerintah Republik  Indonesia  Serikat
                      dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 yang berisi:

                       a) Pengahapusan Senat
                       b)  DPRS terdiri dari atas gabungan DPR Republik Indonesia Serikat
                             dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas penunjukan


            57   Rudini, et.al, Profil Propinsi Republik Indonesia , (Jakarta: Intermasa., 1992) h, 24
            58   Ibid., hh. 24-25
            59   Ibid., hh. 24-25

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            146
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155