Page 151 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 151
Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah
c) DPRS bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan
Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-
perubahan dalam undang-undang yang baru
d) Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan
mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota
untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan
perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit
e) Presiden adalah Presiden Soekarno
f) Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer
g) Tentang jabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selama
sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia
Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar
pikiran lebih lanjut
h) Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. 60
4 Keadaan Ekonomi Masa
Demokrasi Liberal
a) Keadaan Ekonomi
Dalam periode ini dapat dikatakan keadaan yang tidak menentu baik dari
segi politik maupun ekonomi. Dalam negeri yang masih menunjukkan adanya
kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan masih adanya tradisi otoriter
sisa kolonial, maka banyak yang berharap dan bergantung pada kearifan dan
nasib baik kepemimpinan Indonesia. Ketidakstabilan di bidang politik sejak
menginjak fase demokrasi liberal, turut serta memengaruhi pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Sejak kabinet pertama sudah ada permintaan usaha
pemerintah pusat untuk mengatasi kehancuran ekonomi dan diteruskan pada
kabinet-kabinet selanjutnya. 61
Sesudah pengakuan kedaulatan, Indonesia menanggung beban ekonomi
dan keuangan akibat ketentuan-ketentuan KMB yaitu beban utang luar negeri
sebesar Rp1.500 juta dan utang dalam negeri sejumlah Rp2.800 juta. Masalah
60 Ibid. hh. 24-25
61 Alian Sair, Op.Cit. h.17
Sejarah Nasional Indonesia VI 147
