Page 156 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 156

Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah defisit anggaran belanja pada
            tahun 1952 sebanyak 3 miliar rupiah, ditambah dengan sisa defisit anggaran
            tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. 74
                  Ketidakstabilan dibidang politik sejak fase demokrasi liberal, turut serta

            mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Sejak kabinet pertama
            Natsir sudah ada usaha pemerintah pusat untuk mengatasi kehancuran ekonomi.
            Yang  dipercayakan  kepada  Sumitro  Djojohadikusomo  untuk  meningkatkan
            perekonomian  rakyat terutama di  Jawa, dengan  memberikan  kredit  bagi

            usaha-usaha  dalam bidang  perdagangan dan industri. Selain  itu masyarakat
            umum pun diberi kesempatan untuk mengembangkan swadaya melalui sistem
            perkoperasian.
                           75
                  Upaya  seperti  ini  terus  dikembangkan  sampai  masa  kabinet  Sukiman,

            dimana usaha yang telah ada ditambah dengan pembentukan biro perancang
            negara yang berturut-turut dipimpin oleh Sumitro, Djuanda, dan Ali Budiardjo.
            Badan  ini  berhasil  menyusun  rencana  pembangunan.  Untuk  melaksanakan
            rencana  ini  dibentuklah  kementerian baru  dengan  nama Kementerian

            Perencanaan Negara, dengan menteri yang ditunjuk ialah Djuanda. Akan tetapi
            garis-garis  besar  rancangan  pembangunan  lima  tahun  (1956-1960)  itu  gagal,
            terutama karena kebijaksanaan kabinet Ali I. Kabinet ini terlalu memperhatikan
            politik  luar  negeri,  seperti  misalnya  penyelenggaraan  Konferensi  Asia  Afrika

            tanpa diimbangi pembangunan dalam negeri.    76
                  Kegagalan pembangunan ekonomi sangat dirasakan oleh berbagai lapisan
            dan golongan dalam masyarakat. Salah satu golongan yang merasakan kesulitan
            akibat masalah ini adalah para prajurit. Tindakan-tindakan pemerintah dalam

            masalah  ekonomi,  seperti  menyalahgunakan  sumber  devisa,  pemberian  izin
            istimewa kepada anggota partai penyokongnya, serta birokrasi perizinan yang
            sangat berbeli-belit  itu,  menghambat para pedagang.  Kalangan  pimpinan
            pasukan diberbagai wilayah pun kesal, karena alokasi keuangan bagi operasi-

            operasi militer serta kesejahteraan prajurit tidak terlaksana secara normal. Oleh
            karena itu mereka mencari cara sendiri dalam menghimpun dana. Cara yang
            ditempuh antara lain mengekpor sendiri hasil produksi pertanian lokal tanpa


            74   Ibid.., h. 333
            75   Sair, Op.Cit. h. 17
            76   Ibid, h. 17

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            152
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161