Page 159 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

5 Keadaan militer indonesia

a. Konflik Dalam Tubuh Angkatan Perang

1) Peristiwa 17 Oktober 1952
Setelah pengakuan kedaulatan, pimpinan Angkatan Perang khususnya
kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
berusaha mengkonsolidasi dan memajukan TNI. Angkatan Perang akan menjadi

suatu kekuatan sosial-politik yang kompak yang dapat mengimbangi kekuasaan
partai-partai politik dan golongan politik pada umumnya. Partai-partai
menganggap usaha ini sebagai ancaman terhadap mereka. 84
Sebagai KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat),

Nasution menyadari munculnya rasa ketidakpuasan
terhadap kepemimpinannya dari kalangan perwira
reminder tertentu di tubuh AD. Bahkan para perwira tersebut
Setelah pengakuan menempuh cara-cara yang dinilai melanggar
kedaulatan, pimpinan disiplin militer dan hirarki komando yang berlaku
Angkatan Perang
khususnya kepala di tubuh AD. Salah seorang perwira itu adalah
Staf Angkatan Perang Bambang Supeno. Ia sering mengadakan audiensi
(KSAP) dan Kepala atau pertemuan dengan Presiden Soekarno untuk
Staf Angkatan Darat
(KSAD) berusaha membicarakan berbagai ketidaksetujuannya
mengonosolidasi dan terhadap kebijakan KSAD. Pada tanggal 14 Juli 1952,
memajukan TNI. terjadi pertemuan antara Presiden Soekarno dengan
Menteri pertahanan (Menhan) Hamengkubuwono IX

dan para pejabat militer. Dalam pertemuan tersebut
Presiden mempertanyakan berbagai persoalan yang diajukan Bambang Supeno
kepada Menhan Hamengkubuwono IX, KSAP Simatupang, dan segenap kepala
staf, termasuk KASD Nasution. 85

Bambang Supeno rupanya bicara soal rasionalisasi. Dia menyebut bahwa
dia mewakili banyak kalangan prajurit, perwira rendah maupun menengah,
juga mantan laskar-laskar rakyat yang terancam akan diberhentikan karena

84 Poesponegoro dan Notosusanto, Op.Cit, hh. 338-339
85 Adnan Buyung Nasution, Jendral Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai, (Jakarta:PDAT dan ESAI. 1998) hh.
84-85

Sejarah Nasional Indonesia VI 155