Page 161 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Kedua, segera menghentikan program MMB (Misi Militer Belanda).
Dan tiga, untuk tugas-tugas tersebut pemerintah membentuk suatu
panitia Negara yang berasal dari anggota DPR, baik yang diangkat
presiden atas usul mengikat dari DPR, maupun anggota yang diangkat

presiden atas penunjukan pemerintah. Mosi itu diterima DPR dengan
91 suara dan 54 suara tidak setuju.
Kalangan militer menganggap sikap DPR(S) itu tidak wajar dan dirasakan
sebagai intervensi langsung dalam soal intern TNI AD. Hal tersebut telah

membangkitkan rasa tidak puas di kalangan tentara dan di kalangan masyarakat
terhadap DPRS yang sebagai kelanjutan DPR RIS banyak di antara anggotanya
adalah orang-orang Federal yang mewakili daerah/Negara bagian dalam RIS,
dan dipandang tidak mempunyai andil dalam perang kemerdekaan. 86

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi menuntut
dibubarkannya Parlemen. Para demonstran memasuki gedung DPR(S), merusak
beberapa peralatan, dan kemudian bergerak ke Istana. Mereka mendesak
Presiden Soekarno agar membubarkan DPR(S) dan menggantinya dengan DPR

baru. 3
Di hadapan pada demonstran Presiden Soekarno menolak membubarkan
Parlemen dan menyatakan bahwa ia bukan diktator. Masalah ini akan
dibicarakannya dengan pemerintahan dan pemerintahan akan dimintanya

untuk mempercepat pemilihan umum. Di samping itu, Presiden Soekarno
juga menyatakan akan menyelidik dahulu keinginan rakyat luar di luar Jakarta.
Peristiwa ini dikenal sebagai “Peristiwa 17 Oktober”, mempunyai latar belakang
yang luas menyangkut persoalan-persoalan di dalam tubuh Angkatan Perang. 87

Peristiwa ini telah mempertajam pertengan-pertengan yang ada di dalam
TNI Angkatan Darat. Di beberapa daerah terjadi pengambilalihan pimpinan
Teritorium dari Panglima yang mendukung pernyataan pimpinan Angkatan Darat
pada tanggal 17 Oktober 1952. Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD menyatakan

bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, dan mengajukan
permohan berhenti kepada pemerintah. 88

86 Poesponegoro dan Notosusanto, Op.Cit. hh. 338-339
87 Sudharmono, Op.Cit. h. 69
88 Ibid., h.69

Sejarah Nasional Indonesia VI 157