Page 164 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 164
dari komando Mayor Djuhro untuk menangkap para menteri dan tokoh-tokoh
partai di Jakarta. Namun percobaan ini juga gagal karena Djuhro tidak berhasil
menggerakan satuannya sesuai yang dijanjikan. Pada akhir bulan November,
Kolonel Lubis yang dianggap sebagai dalang di balik semua peristiwa ini, secara
resmi dituduh oleh pemerintah telah melakukan aksi menuju penggulingan
pemerintah dan kerena itu dibebastugaskan. 92
c. Mendorong Kemunculan Dekrit Ke Undang-Undang Dasar 1945
Setelah menemukan pembenaran dasar hukum keterlibatan militer di
parlemen, maka yang jadi tujuan Nasution berikutnya adalah menciptakan proses
atau prakondisi bagi diakuinya kembali UUD 45. Ketika itu dewan membentuk
Badan Pekerja Panitia Perumus Demokrasi Terpimpin dimana badan tersebut
diharapkan dapat menemukan landasan hukum bagi keabsahan sistem itu
nantinya. Nasution yang melihat Soekarno masih ambivalen terhadap gagasan
untuk kembali ke UUD 45, segera melakukan pendekatan terhadap Soekarno
melalui dua anggota kabinet yang berasal dari TNI yaitu Kolonel Suprayogi dan
Kolonel Nazir. 93
Pendekatan itu bagi Nasution menunjukkan padanya, bahwa Soekarno
tak menyukai cara-cara yang berkesan memojokkan diri Presiden. Langkah
Nasution lainnya adalah merangkul para perwira senior TNI. Caranya, Nasution
menggagas perlunya diselenggarakan Konferensi Panglima perang se-Indonesia
dengan tema pematangan sikap politik Angkatan Darat terhadap Demokrasi
Terpimpin dan UUD 45. 94
Kemudian pada tanggal 12 November 1958 dalam kesempatan ulang
tahun pertama Akademi Militer Nasional di Magelang, Jawa Tengah, Nasution
mengusulkan supaya angkatan darat Indonesia mengambil “jalan tengah” di
antara kedua jalan tersebut, dalam pengertian bahwa Angkatan Darat tidak
akan melibatkan diri dalam urusan politik seperti kudeta, tetapi juga tidak
akan setuju kalau hanya dijadikan penonton saja. Nasution mendesak supaya
para perwira diberi kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai
perorangan dan di izinkan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan,
92 Ibid. h. 289
93 Nasution. Op.Cit. h. 117
94 Ibid. h.117
Sejarah Nasional Indonesia VI 160
