Page 163 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

tersebut. Menteri pertahanan Burhanuddin mengeluarkan pengumuman bahwa
penyelesaian itu dibagi dua persoalan yang masing-masing terpisah, yaitu:
1. Masalah yang terjadi di Pangkalan Halim diselesaikan oleh Jaksa
Tentara Agung.

2. Penyempurnaan AURI dalam arti yang luas ditugaskan kepada Mayor
Jenderal A.H. Nasution. GKS diberi kebebasan untuk membentuk
panitia khusus untuk keperluan tersebut. 90

2) Bentuk Kebijakan Dan Langkah Militer Dalam Mengatasi

Ketidak Stabilan Negara
a. Bangkitnya AD Sebagai Kekuatan Politik Utama Dalam Negara
Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 Angkatan Darat mulai mengadakan

intervensi sesudah berlakukanya hukum darurat perang pada tahun 1957, dan
kemudian memainkan peran utama dalm politik nasional yang menghasilkan
dekrit Sukarno untuk kembali ke UUD 1945. Perkembangan penting dalam AD dari
tahun 1957 hingga Juli 1956 yang menjadikan AD sebagai kekuatan pendorong,

sehingga paham tersebut berhasil mengalahkan pemikiran mengenai Negara
Konstitusional yang tengah diusahkan perwujudannya oleh Konstituante.
91

b. Gerakan Lubis

Gerakan ini dimulai dengan langkah Kolonel Zulkifi Lubis, Deputi Staf
Angkatan Darat, untuk melancarkan operasi pembersihan untuk memberantas
korupsi dalam pemerintahan. Dalam gerakannya Lubis menangkap beberapa
pejabat tinggi. Tetapi ketika Roeslan Abdulgani, menteri luar negeri, akan

ditangkap terjadi perpecahan di dalam AD karena Nasution turun tangan
mencegah penangkapan karena atas permohonan Menteri Ali Sastroamidjojo.
Kemudian dari kegagalan ini Lubis menuduh mereka melindungi Korupsi.
Kemudian setelah itu dalam waktu dua bulan Lubis melancarkan usaha kudeta

militer 11 Oktober 1956. Sembilan batalion AD bergerak dari markasnya di Cirebon
dan Tasikmalaya menuju Jakarta namun gagal karena dicegat oleh pasukan AD
Mayor Wiranatakusumah di Bogor. Kemudian pada tanggal 16 November 1956
melakukan percobaan kudeta dengan mengirim satuan Siliwangi dan RPKAD

90 Poesponegoro dan Notosusanto. Op.Cit. h.343
91 Nasution. Op.Cit. hh. 287-288

Sejarah Nasional Indonesia VI 159