Page 179 - Menabung_Ebook

Dualisme Sistem Perbankan

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan,
RI telah mempunyai landasan negara berupa Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945. Dalam UUD itulah dibuat segala aturan kehidupan bernegara,
termasuk dalam hal ekonomi dan keuangan. Rupanya para pendiri bangsa
ini telah menyadari akan pentingnya suatu bank sirkulasi (kemudian menjadi
bank sentral) yang akan mengatur keuangan negara. Oleh karena itu, mereka
memaktubkan hal tersebut dalam UUD 1945. Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat Menabung Membangun Bangsa
(3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut.

“.......Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan
dengan undang-undang.“

Pencantuman nama Bank lndonesia dalam penjelasan UUD 1945 ini
adalah landasan yang kuat bagi kehadiran dan peran strategis Bank Indonesia
sebagai bank sentral di Indonesia.

Namun, untuk mewujudkan amanat UUD itu tidaklah mudah, terutama
pada zaman peperangan penuh ketidakpastian. Jangankan mewujudkan bank
sentral yang permanen, untuk mewujudkan eksistensi pemerintahannya
saja Indonesia harus berjuang mati-matian. Yang patut diapresiasi adalah
bahwa dalam kesempitan itu para pendiri bangsa ini masih berkesempatan
memikirkan bagaimana cara untuk mendirikan bank sentral. Ada yang
berpendapat sebaiknya Indonesia segera mendirikan suatu bank negara
yang berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank umum. Ada pula yang
berpendapat sebaiknya tidak usah membuat bank negara baru, tetapi tinggal
menunggu waktu perang usai. Nantinya De Javasche Bank yang telah eksis
sekian lama sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda akan diambil alih dan
dijadikan bank sirkulasi milik RI.

Sebagai usaha awal untuk mendirikan bank negara, pemerintah terlebih
dahulu mendirikan suatu yayasan karena rupanya untuk mendirikan bank
negara diperlukan undang-undang yang belum tentu dapat diterbitkan oleh 169
Pemerintah RI dalam waktu singkat. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pemerintah
mendirikan yayasan yang diberi nama Poesat Bank Indonesia. Yayasan itu
diberi wewenang oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan sebagai bank
umum yang memberikan kredit, mengeluarkan obligasi, menerima simpanan
giro, deposito, dan tabungan, serta memberikan informasi dan penerangan
dalam bidang ekonomi.