Page 182 - Menabung_Ebook

Kondisi Ekonomi dan Keuangan

Selama masa tahun 1945—1949 perkembangan perekonomian Indonesia sangat
menyedihkan. Semua indikator makroekonomi dengan tiada kecualinya jelas menunjukkan
betapa dalamnya perekonomian telah jatuh. Hal itu ditandai dengan turunnya produksi
secara hebat karena hancurnya sebagian besar alat produksi, defisit neraca perdagangan
yang besar selama beberapa tahun, defisit anggaran belanja pemerintah, baik Pemerintah
Republik Indonesia, maupun pemerintah NICA.

Keduanya mempunyai pengeluaran yang sangat besar dalam bidang militer karena
peperangan yang terus terjadi antara keduanya. Situasi moneter makin gawat karena
terus bertambahnya volume uang yang sangat meningkatkan permintaan barang tanpa
diimbangi dengan perluasan secara proporsional pada sisi penawaran. Akibatnya, inflasi
makin parah. Keadaan ekonomi dan moneter yang benar-benar sangat memprihatinkan
terdapat di daerah yang diduduki NICA dan yang berada di bawah kekuasaan pemerintah
Republik Indonesia (Oey Beng To, 1991:1—44).

Selama periode 1945—1949, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun NICA tidak
Menabung Pada Masa Kemerdekaan politis antara kedua pemerintah dan bentrokan peperangan antara kedua kekuatan militer
dapat menyusun anggaran belanja masing-masing dengan baik. Dalam masa ketegangan

meningkat, dapatlah dimengerti bahwa administrasi keuangan negara dengan terpaksa
ditelantarkan. Namun, penyusunan dilakukan sesudah lewatnya tahun-tahun yang
bersangkutan. Anggaran belanja tahun 1947, 1948, dan 1949 berhasil disusun oleh NICA.
Dalam rentang waktu tersebut, NICA telah melakukan deficit financing untuk membiayai
pengeluarannya dengan jalan mengadakan pinjaman dari De Javasche Bank di samping
menciptakan uang kertas Pemerintah, dan penempatan kertas perbendaharaan meskipun
kecil jumlahnya.

Dari tahun 1945 hingga 1949 utang lancar NICA bertambah, yaitu meningkat dari
347 juta gulden pada tahun 1945 menjadi 2.859 juta gulden pada tahun 1949. Nantinya
utang lancar dalam negeri sebesar 2.859 juta gulden itulah yang dialihkan dari Pemerintah
Hindia Belanda ke Pemerintah Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar

172 (KMB) tahun 1949 (Oey Beng To, 1991:24).
Cara pembiayaan yang ditempuh NICA tersebut agak berbeda dengan pembiayaan
pada masa sebelum perang. Sebelum terjadinya Perang Dunia II, kedua pembiayaan
defisit anggaran belanja, terutama, ditampung di Negeri Belanda, dalam bentuk kredit
jangka pendek dari Pemerintah Belanda, yang pada waktunya dikonsolidasikan dalam
utang jangka panjang. Tidak demikian halnya sesudah Perang Dunia II, sebagian besar
defisit anggaran belanja dibiayai dengan utang dari De Javasche Bank. Dari jumlah utang
lancar itu De Javasche Bank adalah pemberi utang terbanyak, yaitu sebesar 1. 352 juta
gulden pada tahun 1949.