Page 185 - Menabung_Ebook

Dengan demikian, pada periode ini terdapat dua wilayah peredaran
uang yang berbeda, yaitu wilayah yang dikuasai oleh NICA telah beredar
uang kertas De Javasche Bank, uang kertas, dan logam Pemerintah Hindia
Belanda, juga uang NICA. Sementara itu, di wilayah yang dikuasai oleh RI
terdapat pula mata uang ORI-ORIDA yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik
pusat maupun daerah. Terdapatnya berbagai jenis mata uang yang beredar
dalam masyarakat yang berbeda-beda nilai tukarnya menyebabkan situasi
moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan. Akibat jumlah uang Menabung Membangun Bangsa
beredar yang terus bertambah, kedua wilayah pemerintahan yang berbeda
itu masing-masing mengalami inflasi.

Di daerah pendudukan Belanda merajalelanya inflasi sedikit banyak dapat
dikurangi dengan adanya distribusi barang-barang. Walaupun demikian,
harga barang-barang yang ditempatkan di bawah “pengawasan” masih jauh
lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum perang, yaitu kurang
lebih 650%. Di pasar bebas Jakarta tingkat harga barang-barang makanan
pada Oktober 1947 diperkirakan 200% dari tingkat harga barang-barang yang
diawasi, sedangkan barang-barang lain harga bebasnya ditaksir antara 300—
500% dari harga yang diawasi.

Sementara itu, kebijakan ekonomi moneter di daerah yang dikuasai
Republik Indonesia terpaksa bersifat pasif, yaitu memberikan akomodasi
kepada keperluan politik dan militer serta mengusahakan jaminan minimal
bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Pada saat itu tidak ada kemungkinan bagi
pemerintah RI untuk mendapatkan pemasukan dari sektor perdagangan,
mengingat blokade yang dilakukan oleh NICA terhadap RI. Tindakan blokade
ini dimulai pada bulan November 1945 dengan cara menutup semua pintu
keluar-masuk perdagangan ke wilayah yang dikuasai RI. Dengan cara itu,
Belanda berharap negara Indonesia akan ambruk dengan sendirinya karena
hantaman ekonomi (Marwati, 1993: 173—174).
Rupanya dalam kondisi revolusi dan perjuangan, tidaklah mudah bagi
pemerintahan yang baru lahir untuk menempuh suatu kebijakan moneter 175
yang secara sistematis dan menyeluruh diarahkan kepada stabilitas sambil
meningkatkan produksi. Dalam UUD 1945 Pasal 23 dan 33 telah diatur
kebijakan ekonomi dan moneter, tetapi itu hanyalah peraturan yang bersifat
ideal. Situasi perang kemerdekaan menyebabkan sulitnya Pemerintah untuk
melaksanakan yang dikehendaki oleh UUD 1945.