Page 186 - Menabung_Ebook
P. 186
Setelah Konferensi Selain menghasilkan negara Republik Indonesia Serikat
Meja Bundar (KMB) (RIS), KMB juga menghasilkan persetujuan keuangan
1949 dan perekonomian. Isinya, antara lain, menetapkan
bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk
merundingkan hal-hal tertentu mengenai kebijakan
yang fundamental dalam bidang ekonomi-keuangan
dengan pihak Belanda. Perundingan itu harus diadakan
terlebih dahulu walaupun tidak diperlukan adanya
persetujuan.
Pada hakikatnya persetujuan ekonomi-keuangan
membatasi kebebasan Pemerintah Indonesia untuk
mengambil kebijakan, misalnya, dalam perubahan nilai
tukar antara rupiah dan gulden, penentuan kebijakan
devisa, pemberian kredit bank sirkulasi kepada
Pemerintah RI. Bahkan, pengangkatan presiden dan
direktur bank sirkulasi hanya dapat dilakukan setelah
diadakan perundingan dengan Pemerintah Belanda.
Dalam KMB itulah disepakati pula bahwa yang ditunjuk
sebagai bank sirkulasi untuk RIS adalah De Javasche
Bank, sedangkan Bank Negara Indonesia (BNI) ditugasi
sebagai bank pembangunan.
Dalam naskah Persetujuan Keuangan dan Pereko-
nomian KMB bagian B tentang Perhubungan Keuangan
Pasal 19 dinyatakan sebagai berikut.
Ayat 1: “Selama Republik Indonesia Serikat
berhutang pada Nederland--termasuk djuga
djaminan jang diberikan oleh Nederland
