Page 60 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan
P. 60

belah persatuan dan kesatuan di wilayah Pulau Tujuh dan berpegang  kepada devide
                 et impera yang menguntungkan pihak Belanda.

                 Oleh  karena  itu,  jauh  sebelumnya  sudah  ditetapkan seorang penguasa  Belanda
                 bernama Van Kerkhorff pada tahun 1908 di Tanjung Belitung atau di Binjai di depan
                 Pulau Sedanau. Pada masa itu hutan belukar di daerah Binjai dan sekitarnya sangat
                 lebat dan penuh rawa-rawa yang merupakan tempat sarang nyamuk malaria. Oleh
                 karena itu, tidak lama kemudian Kerkhorff terkena malaria lalu pindah ke Sedanau
                 dan tak lama kemudian meninggal dunia.

                 Sementara  itu,  Sultan  Abdul  Rahman  Al  Muazam  Syah  beserta  Tengku  Besar
                 Umar dimakzulkan oleh Belanda pada tahun 1911. Pada tahun 1913 dengan resmi
                 Kesultanan Riau Lingga dibubarkan oleh penguasa Belanda. Pada masa itu, seluruh
                 Datuk Kaya di Pulau Tujuh dan wilayah lainnya di wilayah Lingga Riau berkumpul di
                 gedung tempat kediaman residen untuk menerima penjelasan dari penguasa Belanda
                 di antaranya menyinggung  wilayah Pulau Tujuh mendapat perubahan pembagian
                 wilayah, yaitusebagai berikut.

                 1. Wilayah Datuk Kaya Pulau Bunguran dibagi dua wilayah, yaitu Bunguran Barat
                   dan Bunguran Timur, sedangkan Pulau Panjang tersendiri.
                 2. Wilayah Datuk Kaya Jemaja dibagi   dua,  yaitu  wilayah Datuk Kaya Ulu  Maras
                   dan Kuala Maras. Hasil  pemecahan wilayah menunjukkan adanya usaha untuk
                   memecah masyarakat Melayu yang relatif sudah harmonis di bawah kepemimpinan
                   Datuk Kaya di Pulau Tujuh.

                 Dalam perkembangannya,  adanya  pengakuan  kedaulatan  pemerintah  Belanda
                 terhadap keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilakukan oleh
                 Ratu Juliana di hadapan Muhammad Hatta dan De Lowink dari Belanda membawa satu
                 konsekuensi, yaitu daerah yang merupakan bagian dari RIS yang berstatus keresidenan
                 dihapus termasuk Keresidenan Riau. Berhubung wilayah Sumatra Tengah sangat luas,
                 Riau diberi status keresidenan (setingkat kabupaten) dengan Residen R.M. Oetoeyo
                 yang berada di bawah koordinasi Gubernur Sumatra Tengah. Berdasarkan Undang-
                 Undang No.  10 Tahun  1948, Keresidenan  Riau merupakan  bagian  dari  Provinsi
                 Sumatra Tengah yang beribu kota di Bukittinggi. Adapun Gubernur Sumatra Tengah
                 pertama adalah Ruslan Mulyohardjo. Pemerintah daerah Provinsi Sumatra Tengah
                 kemudian  mengadakan  konsolidasi  untuk mengambil  langkah-langkah  terhadap
                 penghapusan  keresidenan  tersebut.    Setelah  status  keresidenan  Riau dihapuskan,
                 Residen  Riau,  R.M.  Oetoeyo,  ditarik  ke  kantor  Gubernur  Sumatra  Tengah  di
                 Bukittinggi. Adapun keputusan yang diambil adalah  Keresidenan Riau dibagi dalam
                 4  kabupaten (Sutjiatiningsih, 1999:36).


                 1.  Kampar  (sebagai  ganti  Kabupaten  Pekanbaru)  merupakan  kabupaten  yang
                   wilayahnya meliputi Siak Hulu, Bangkinang, Rokan Kiri dan Kanan, Kampar Kiri,
                   dan  Langgam  beribu kota  di  Pekanbaru. Orang yang ditunjuk sebagai  kepala
                   daerah (bupati) adalah Dt. Wan Abdulrachman.


                 Mutiara di Ujung Utara                                                           43
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65