Page 8 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

SAMBUTAN

DIREKTUR SEJARAH

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luasnya yang mencapai 8,3 juta
kilometer persegi, membuat Indonesia sebagai negara yang kaya akan beragam potensi
sumber daya, baik sumber daya manusia dan budaya maupun sumber daya alam, baik
yang ada di laut, darat maupun di udara. Setiap jengkal tanah Indonesia yang kita
pijak adalah hasil jerih payah para pendiri bangsa yang telah berjuang mengorbankan
segenap jiwa, raga, dan harta. Oleh karena itulah, sudah menjadi kewajiban kita
sebagai generasi penerus untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan dengan
bijak setiap jengkal tanah yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
ini.

Konsekuensi dari luasnya Indonesia sebagai negara kepulauan, yang wilayahnya
mencakup daratan dan perairan adalah, banyaknya wilayah yang berbatasan dengan
setidaknya sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam,
Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Terdapat sebanyak 41
kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-
negara tersebut. Fakta inilah yang kemudian membuat wilayah perbatasan Indonesia
harus mendapatkan perhatian khusus. Wilayah perbatasan ibarat garda terdepan atau
gerbang yang merupakan wujud kedaulatan wilayah Indonesia. Untuk itulah wilayah
perbatasan ini harus terjaga dan berdaya dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu kabupaten perbatasan yang memiliki nilai strategis adalah Kabupaten
Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan
Malaysia di sebelah barat, serta dengan Vietnam dan Laut China Selatan di sebelah
utara. Posisinya yang strategis dan sarat sumber daya membuat Natuna bak ‘kemilau
mutiara’ yang mencuri perhatian. Sejak lama Natuna adalah jalur strategis bagi
pelayaran internasional. Di samping itu, Natuna adalah wilayah yang kaya akan
sumber daya alam, terutama kekayaan alam laut dan mineral. Namun yang lebih
penting adalah bahwa Natuna adalah narasi yang tidak dapat dipisahkan dalam arus
sejarah Indonesia.

Namun, klaim historis nyatanya tidaklah cukup untuk menguatkan kedaulatan atas
wilayah-wilayah perbatasan. Diperlukan fakta-fakta kredibel yang dapat menguatkan
klaim historis tersebut, termasuk Kepulauan Natuna. Kepemilikan Kepulauan

Mutiara di Ujung Utara vii