Page 155 - GABUNG FILENYA

peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas

daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik

pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan

itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan

pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses

pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut di atas terdapat fungsi-fungsi

baru yang harus dijalankan oleh pusat maupun daerah. Untuk itu dikembangkan

mekanisme yang akan mengatur berbagai fungsi baru yang telah diidentifikasi

tersebut dalam suatu struktur, sistem dan mekanisme yang baru didukung oleh

peraturan perundangan yang sesuai. Berbagai identifikasi dan kajian mengenai

pentingnya fungsi dan institusi baru yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan

dalam masa otonomi dan desentralisasi dilakukan secara komprehensif oleh

Depdiknas.

Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun

kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan dan

program pendidikan yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan

kapasitas satuan atau program pendidikan diorientasikan untuk mencapai

status kapasitas tertinggi suatu satuan pendidikan, yaitu jika dapat memenuhi

atau di atas SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar

sebagian besar satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara

143