Page 157 - GABUNG FILENYA

kerja institusi dan aturan perundangan yang diperlukan sudah dapat

diselesaikan. Pengembangan kapasitas bagi setiap tingkat pemerintahan harus

diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan sebagai berikut:

a. Pada tingkat Pemerintah, prioritas pengembangan kapasitas mencakup

penataan kelembagaan, penguatan sistem advokasi strategis dan

monitoring, perbaikan sistem informasi kinerja dalam memetakan

pencapaian SNP oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

b. Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada

peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi,

yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam

mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya

pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program,

serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarkabupaten/kota.

c. Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun

kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem

pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan

dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai

kemandirian.

145