Page 48 - baruu revisi_Neat
P. 48

skala yang ringan maupun pelanggaran kewajiban warga negara yang terbilang berat. Adapun

               berbagai macam contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara antara lain :
                   1)  Membuang sampah secara sembarangan.

                   2)  Tidak  mematuhi  peraturan  lalu  lintas  pada  saat  berkendara  seperti  tidak  memakai
                       helm, menerobos lampu lalu lintas, tidak membawa Surat Nomor Tanda Kendaraan

                       (STNK), tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya.
                   3)  Merusak fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah.

                   4)  Tidak membayar pajak.

                   5)  Tidak menghormati hak orang lain seperti hak untuk mengemukakan pendapat, hak
                       untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan lain sebagainya.

                   6)  Melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan tindakan pencurian, perampokan,

                       kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan.


               D.  Upaya Dalam Penanganan Kasus Pelangaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
                       Sebagai suatu negara yang besar dan berkedaulautan kerakyatan, sangat penting bagi

               bangsa Indonesia untuk mencegah dan  menanggulagi  berbagai  macam  bentuk pelanggaran
               hak dan kewajiban warga negara demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang

               baik  dan  berkeadilan.  Adapun  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan

               menanggulangi berbagai macam bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara antara
               lain sebagai berikut:

                   1)  Menegakkan  demokrasi  dan  supremasi  hukum  dengan  seadil-adilnya  bagi  seluruh
                       masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

                   2)  Meningkatkan  kualitas  dari  layanan  publik  oleh  pemerintah  sehingga  harapannya
                       dapat mencegah dan meminimalisir tindakan pelanggaran hak dan kewajiban warga

                       negara.

                   3)  Pengoptimalkan  peran-peran  dari  berbagai  macam  lembaga  tinggi  negara  yang
                       berwenang seperti Komnas HAM, KPK, KPAI dan lain sebagainya secara maksimal.

                   4)  Turut melibatkan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan berbagai

                       macam  kasus  pelanggaran  hak  kewajiban  warga  negara  seperti  melakukan
                       penangkapan  terhadap  pelaku  penganiayaan,  pembunuhan,  perampokan,  tindakan

                       terorisme  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  dan  masih  banyak  lagi  sehingga  warga
                       negara dapat merasa aman.







                                                           43
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53