Page 43 - baruu revisi_Neat

keutuhan bangsa dan negara (Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara).
Pertahanan negara sendiri dilakukan untuk menjaga serta melindungi keutuhan,

kedaulatan serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman menurut
Juwono Sudarsono (2008:44). Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa demi

keamananan seluruh rakyat Indonesia ini sendiri telah dipikirkan secara matang oleh para
tokoh pendiri bangsa yang mana melalui sidang yang diselenggarakan oleh Badan

Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang dikenal

dengan istilah “Dokuritsu Junbi Cosakai”.
Para tokoh pendiri bangsa ini telah mencantumkan upaya yang dapat dilakukan oleh

bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kedalam Undang-undang Dasar

Republik Indonesia pada Bab ke XII Tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
Pasal 30 dengan cara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau

Sishankamrata yang terdiri dari Tentara Nasional Indoensia (TNI) dan Kepolisian Negara
Indonesia sebagai kekuatan utama serta seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan

pendukung yang mana dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip demokrasi,
kemerdekaan, hak asasi manusia, kedaulauatan negara dan keadilan sosial.

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelangaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya
bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak

dan kewajiban baik itu hak dan kewajiban yang ia
miliki karena merupakan bagian dari warga negara

Indonesia maupun hak dan kewajiban asasi yang

harus dihormati dan dilindungi baik itu oleh
pemerintah maupun masyarakat.
Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali

https://youtube.com/shorts/a0 kita jumpai berbagai kasus pelanggaran hak dan
WQh049fHk?feature=share kewajiban warga negara yang mana berbagai macam

kasus pelanggaran hak dan kewajiban ini muncul

karena adanya tindakan pengingkaran ataupun

kelalaian terhadap hak dan kewajiban itu sendiri baik yang dilakukan oleh warga negara
maupun pemerintah yang mana hal ini menyebabkan warga negara tidak dapat untuk

38