Page 40 - baruu revisi_Neat
P. 40

9)  Perekonomian Nasional

                       Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan haknya atas perekonomian
               nasional  yang  layak  dan  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  hak  tersebut  kepada

               warga negara. Agar dapat memberikan perekonomian nasional yang layak bagi setiap warga
               negaranya, didalam UUD NRI Tahun 1945 Pada bab XIV tentang Perekonomian Nasional

               dan  Kesejahteraan  Sosial  pada  pasal  33  Ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  telah  diatur
               mengenai perekonomian nasional yang harus diselengarakan oleh pemeritah Indonesia demi

               kepentingan seluruh warga negaranya yang berbunyi sebagai berikut:

                   (1) Perekonomian  di  susun  sebagai  usaha  bersama  yang  berdasarkan  atas  asas
                       kekeluargaan;

                   (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

                       orang banyak dikuasai oleh negara;
                   (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

                       dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
                   (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

                       prinsip  kebersamaan,  efisiensi  yang  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan
                       lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan

                       kesatuan ekonomi nasional;

                   (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.


                   10) Hak Untuk Mendapatkan Kesejahteraan Sosial
                       Pengertian  kesejahteraan  sosial  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  suatu

               keadaan  dimana  seseorang  dapat  merasa  tentram,  bahagia,  nyaman  serta  mampu  untuk
               memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia

               Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1  Ayat (2)

               dijelaskan  bahwa  “Kesejahteraan  sosial  merupakan  suatu  kondisi  terpenuhinya  segala
               kebutuhan  material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat  hidup dengan  layak  serta

               mampu untuk mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

                       Pemberian akan hak untuk kesejarteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat
               penting dan harus  dilaksanakan  mengingat kesejahteraan sosial  bagi  seluruh warga negara.

               Indonesia  merupakan  salah  satu  amanat  dan  tujuan  dari  bangsa  Indonesia  yang  tercantum
               dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada

               alinea ke empat yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
               darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut


                                                           35
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45