Page 44 - baruu revisi_Neat
P. 44

memperoleh ataupun menikmati hak dan kewajibannya sebagaimana seharusnya yang telah

               ditetapkan  oleh  undang-undang.  Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya
               pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia antara lain:

                   1)  Penyalahgunaan kekuasaan
                   2)  Ketidaktegasan sikap dari aparat penegak hukum

                   3)  Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
                   4)  Penyalahgunaan teknologi

                   5)  Lebih mementingkan diri sendiri

                   6)  Kurangnya sikap toleransi


               2.  Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

                   (1) Ketidakadilan Dalam Penengakan Hukum
                       Negara  Indonesia  sendiri  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  negara  sangat

               menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara
               yang mana hal ini telah dinyatakan oleh bangsa Indonesia didalam UUD NRI Tahun 1945

               Pasal  1  Ayat  (3)  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Hukum  secara
               sederhana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  ketetapan  ataupun  aturan  baik  itu  secara

               tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dengan

               tujuan  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  yang  mana  terdapat  sanksi  yang  bersifat
               tegas dan mengikat seluruh warga negaranya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering kali

               ditemukan  ketidakadilan  dalam  penegakkan  hukum  sehingga  menyebabkan  terjadinya
               pelangaran hak warga negara. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 Tahun 1945  telah

               dijelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum
               dan  pemerintahan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada

               kecualinya”. Bunyi pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa hukum dinegara Indonesia

               harus  dilaksanakan  dengan  seadil-adilnya,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak
               ditemukan  ketidakadilan  sehingga  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  mengibaratkan

               penegakkan  hukum  di  negara  ini  dengan  sebuah  pisau  yang  begitu  tajam  dibagian  bawah,

               namun sangat tumpul dibagian atasnya.
                       Misalnya saja saat ini banyak sekali para pejabat negera  ini yang tertangkap tangan

               telah melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi yang menyebabkan kerugian yang
               sangat  besar  bagi  negara,  namun  hukuman  yang  diterima  oleh  oknum-oknum  yang  tidak

               bertanggung  jawab  itu  terbilang  sangat  ringan  dan  tidak  sebanding  dengan  tindakan  yang
               telah mereka lakukan. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa kasus pelanggaran hukum


                                                           39
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49