Page 41 - baruu revisi_Neat
P. 41
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”.
Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia
telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) sampai (4) UUD NRI tahun 1945 serta dijelaskan secara
lebih lanjut dan terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 39 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia 39 Tahun 2012 penyelengaraan kesejahteraan sosial terdiri dari empat
poin yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
b. Kewajiban Warga Negara
Selain memiliki hak yang dihormati dan dilindungi oleh negara, setiap warga negara
memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan secara baik demi ketercapaiannya kehidupan
berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Adapun kewajiban-kewajiban yang dimiliki
oleh warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut:
1) Kewajiban Untuk Menaati Hukum dan Pemerintahan
Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk ketetapan ataupun
aturan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pihak yang memiliki
kewenangan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang mana terdapat
sanksi yang bersifat tegas bagi seseorang maupun sekelompok orang yang melanggar
ketentuan hukum tersebut.
Negara Indonesia sendiri pada dasarnya
Tahukah kamu ?
merupakan salah satu negara sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan
bernegara.Hal ini telah dinyatakan oleh bangsa
Indonesia didalam UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Kartu Indonesia Pintar, Kartu
Indonesia Sehat, dan Kartu
Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab keluarga Sejartera merupakan salah
itulah sebisa mungkin negara Indonesia satu program bantuan yang
menegakkan hukum kepada setiap warga diberikan oleh Pemrintahan kepada
warga negara Indonesia sebagai
negara Indonesia dengan seadil-adilnya
wujud pelaksanaan Pasal 34 UUD
sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 27 NRI Tahun 1945.
36
