Page 14 - SPI 8

b. Kebijakan dalam Pemerintahan

Setelah dilantik menjadi khalifah tahun 136 H/754 M, Al-Manṣur membenahi
administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai
koordinator kementerian. Wazir pertama yang diangkat bernama Khalid bin Barmak,
berasal dari Balk, Persia. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara,
sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata.
Dia menunjuk Muhammad bin Abd al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman
negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa Dinasti Umayyah ditingkatkan
peranannya, terutama untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah agar
administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi
khalifah untuk mengontrol para gubernurnya.

Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah
yang melepaskan diri, dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara
usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatia, wilayah
Cappadocia, dan Cicilia pada tahun 756-758 M. Ke utara, bala tentaranya juga melintasi
pegunungan Taurus dan mendekati selat Bosporus.

Selain itu, Al-Mansur membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di
luar jazirah Arabia. Dia membuat perjanjian damai dengan kaisar Constantine V dan
mengadakan genjatan senjata antara tahun 758-765 M. Khalifah Al-Manṣur juga
melakukan dakwah Islam ke Byzantium. Ia berhasil menjadikan kerajaan tersebut
membayar upeti tahunan kepada Dinasti Abbasiyah. Selain itu, dia juga mengadakan
kerja sama dengan Raja Pepin dari Prancis. Saat itu, kekuasaan Bani Umayyah II di
Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil. Al-Mansur berhasil pula menaklukan
daerah Afrika Utara pada tahun 144 H, meski terkadang kota Kairawan silih berganti
bertukar wali. Suatu saat dikuasai oleh bangsa Arab, di lain waktu jatuh ke tangan
Barbar lagi. Baru pada tahun 155 H, kota tersebut dikuasai secara penuh oleh Daulah
Abbasiyah.

c. Mendirikan Kota Baghdad

Pada masa awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abul Abbas As-Saffah,
pusat pemerintahannya berada di kota Anbar, sebuah kota kuno Persia di sebelah timur
sungai Eufrat. Istananya diberi nama Hasyimiyah, dinisbahkan kepada sang kakeknya,
Hasyim bin Abdi Manaf.

Pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Kufah. Ia mendirikan
istana baru dengan nama Hasyimiyah II. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan dan
menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota

Sejarah Peradaban Islam 14