Page 152 - Emodul Perpajakan

B AB 10

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Sumber http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-bumi-dan-bangunan-perkotaan-dan-pedesaan-pbb-
p2-di-yogyakarta/

A. Definisi dan Dasar Hukum

Pajak bumi bangunan merupakan pajak yang dipungut atas permukaan bumi

termasuk apa yang ada dibawahnya (laut, danau, waduk, rawa) dan semua
bangunan yang ada diatasnya dalam lingkup NKRI.

Landasannya adalah UU No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU
No 12 Tahun 1994. Asas yang dianut dalam PBB adalah memberi kemudahan,

kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, serta menghindari pajak
berganda.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak merupakan surat yang digunakan oleh

Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut UU PBB. Untuk
sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dikenakan tambahan

pajak 25% dari pokok pajak.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang merupakan surat yang digunakan

oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada
Wajib Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak ialah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi

jual-beli secara wajar, ketika tidak terjadi jual-beli NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek yang sejenis.

a. 40% dengan objek pajak perkebunan, kehutanan dan lainnya yang sama

atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00.
b. 20% dengan objek pajak pertambangan, dan lainnya yang sama atau lebih

kecil dari Rp. 1.000.000.000,00.

145
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E