Page 153 - Emodul Perpajakan

A. Subjek Pajak PBB
1. Orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, perolehan

dan pemanfaatan, serta penguasannya.
2. Subjek pajak dikenakan kewajiban membayar pajak sebagai wajib pajak.

3. Objek pajak yang belum jelas, Dirjen Pajak dapat menentukan subjek
pajak sebagaimana yang disebutkan pada poin 1.

4. Subjek pajak yang disebutkan dalam poin 3 dapat memberikan keterangan

secara tertulis kepada Dirjen Pajak yang menyatakan dia bukan wajib
pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.

5. Apabila keterangan yang diajukan pada poin 4 disetujui, maka Dirjen
Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak yang dimaksud pada

poin 3, dalam jangka waktu 1 bulan ketika keterangan diterima.
6. Apabila ketarangan tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan

keterangan penolakan dan pertimbangan-pertimabngannya.

7. Apabila konfirmasi dari Dirjen Pajak masih belum ada hingga sebulan
semenjak keputusan di buat, maka dianggap pernyataan tersebut diterima.

B. Objek Pajak PBB
1. Bumi dan bangunan.

2. Klasifikasinya diantaranya kelompok bumi dan bangunan berdasarkan
nilai jual, dan pedoman, serta memudahkan penghitungan pajak.

Faktor yang diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi :
a. Letak

b. Peruntukan

c. Pemanfaatan
d. Kondisi lingkungan

Faktor yang diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan :

a. Bahan yang dipakai

b. Rekayasa
c. Letak

d. Kondisi lingkungan

3. Pengecualiaan objek pajak, diantaranya :
a. Dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

b. Dimanfaatkan untuk kuburan, peninggalan purbakala.

146
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E