Page 157 - Emodul Perpajakan

RANGKUMAN

Pajak bumi bangunan merupakan pajak yang dipungut atas permukaan bumi

termasuk apa yang ada dibawahnya (laut, danau, waduk, rawa) dan semua bangunan yang

ada diatasnya dalam lingkup NKRI. Landasannya adalah UU No. 12 Tahun 1985 yang
telah diubah menjadi UU No 12 Tahun 1994.

 Subjek pajak PBB
1) Wajib pajak individu maupun wajib pajak badan.

2) Subjek pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak.

3) Objek pajak yang belum jelas.
 Objek pajak PBB

1) Bumi dan bangunan
2) Pengecualiaan objek pajak PBB

 Dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

 Dimanfaatkan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
 Termasuk hutan (lindung, suaka alam, wisata), taman nasional, tanah gembala

yang dimiliki desa, dan tanah negara yang belum dibebani.

 Dimanfaatkan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik.

 Dimanfaatkan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan

 Besarnya NJOP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/ kota setinggi-tingginya

Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
 Cara menghitung pajak PBB

0.5% x NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) atau
0.5% x [(Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

150
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E