Page 154 - Emodul Perpajakan

c. Termasuk hutan (lindung, suaka alam, wisata), taman nasional,

tanah gembala yang dimiliki desa, dan tanah negara yang belum
dibebani.

d. Dimanfaatkan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik.

e. Dimanfaatkan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan

pemerintah, penentuaan pengenaan pajak yang diatur Peraturan
Pemerintah.

5. Besarnya NJOP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/ kota
setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak atas nama Menkeu menetapkan besarnya

NJOPTKP dengan pertimbangan pendapat gubernur/ bupati/ walikota.

C. Cara Menghitung Pajak Pajak Bumi Bangunan

Besaran tarif PBB adalah sebesar 0.5% dikali NJKP (Nilai Jual Kena Pajak).
 0.5% dikali [(Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP).

Contoh kasus :

Seorang wajib pajak memiliki objek PBB senilai Rp. 4.000.000,00 dan
besaran NJOPTKP Rp. 6.000.000,00, maka objek pajak tidak dikenakan

pajak PBB karena NJOP dibawah NJOPTKP.

Contoh kasus :

Silvi memiliki objek pajak PBB di Desa Sukamaju dan Desa Sukajaya,
dengan nilai sebagai berikut :

Desa Sukamaju

a. NJOP Bumi Rp. 13.000.000,00
b. NJOP Bangunan Rp. 9.000.000,00

Desa Sukajaya

a. NJOP Bumi Rp. 8.000.000,00

b. NJOP Bangunan Rp. 10.000.000,00

Sementara NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut sebesar
Rp. 10.000.000,00.

147
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E