Page 89 - Emodul Perpajakan

7. Jasa perancang

8. Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan
oleh BUT

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi

dan penambangan migas
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan di bandar udara

12. Jasa penebangan hutan

13. Jasa pengolahan minyak
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli

15. Jasa perantara dan/atau keagenan
Dan jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

141/PMK.03/2015

PPh atas Deviden, Bunga, dan Sewa

Tabel 5.1. Tabel PPh atas Deviden, Bunga, dan Deviden
Jenis Pengenaan Pajak Tarif Penerima
Penghasilan
Bukan Objek Pajak - PT, koperasi, BUMN/BUMD
dengan syarat tertentu
PPh Pasal 23 15% x jumlah bruto Wajib pajak dalam negeri
Dividen PPh Pasal 26 20% x jumlah bruto Wajib Pajak luar negeri
(final)
PPh Pasal 17 ayat (2) 10% x jumlah bruto Wajib Pajak dala negeri orang
c (final) pribadi
Bukan objek pajak - Perusahaan reksa dan atas
bunga obligasi
PPh Pasal 23 15% x jumlah bruto Wajib Pajak dalam negeri
PPh Pasal 26 20% x jumlah bruto Wajib Pajak dalam negeri
Bunga
(final)
PPh Pasal 4 ayat (2) 20% x jumlah bruto Wajib Pajak dalam negeri atas
bunga deposito, tabungan
15% x jumlah bruto Bunga obligasi pasar modal
PPh Pasal 23 20% x jumlah bruto Wajib pajak dalam negeri
PPh Pasal 26 20% x jumlah bruto Wajib Pajak luar negeri
Sewa
PPh Pasal 4 ayat (2) 10% x jumlah bruto Wajib Pajak dalam negeri atas
(final) sewa tanah dan/atau bangunan

Contoh kasus PPh Pasal 23

1. PT Maximus Prime menerima bungan dari pemberian pinjaman kepada PT Hijab
senilai Rp.10.000.000

82
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E