Page 17 - Bansos

8. Perangkat desa/aparatur kelurahan mencatat perubahan data/informasi

sebagai berikut:
(1) Nomor KKS
(2) Nomor rekening bansos

(3) Status kepesertaan pada program Sembako
(4) Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)

(5) Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(6) Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(7) Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada

(8) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
(9) Tempat dan tanggal lahir Pengurus KPM

(10) Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
(11) Nomor Peserta PKH, jika ada
(12) Status PKH, jika ada

(13) Nama Kepala Keluarga
(14) Nama Anggota Keluarga lainnya

(15) Alamat Tinggal KPM
(16) Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
Informasi tersebut untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG.

9. Kepala Desa/Lurah menyampaikan daftar akhir KPM termasuk usulan
perubahannya kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan untuk memperoleh

pengesahan.
10. Bupati/Wali Kota mengesahkan Berita Acara Daftar KPM Perubahan dan
mengirimkannya kepada Kementerian Sosial melalui SIKS-NG. Salinan surat

pengesahan Bupati/Wali Kota agar segera disampaikan kepada Kementerian
Sosial (KPA) dan Gubernur paling lambat diterima setiap tanggal 25 di bulan

Januari, April, Juli dan Oktober. Selanjutnya, daftar KPM perubahan dikirimkan
oleh Kementerian Sosial ke Bank Penyalur untuk proses burekol.
11. Daftar KPM Perubahan kemudian disahkan oleh Kementerian Sosial (KPA) paling

lambat pada tanggal 15 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember
berdasarkan data hasil burekol dari Bank Penyalur. Selanjutnya Daftar KPM

Perubahan yang telah disahkan dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Tim
Koordinasi Bansos Pangan di daerah.

10