Page 21 - Bansos
P. 21
e. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota
setempat untuk mengusulkan perubahan nama penerima program dan
selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial.
f. Untuk penyaluran bantuan dipindahbukukan ke rekening hanya dapat
dilakukan apabila Kementerian Sosial telah menyampaikan nama KPM
pengganti kepada Bank Penyalur.
➢ Jika Pengurus KPM merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka :
a. Dana bantuan program Sembako yang masuk ke dalam rekening yang dibuka
secara kolektif sebelum penandatanganan aplikasi pembukaan rekening dapat
diberikan kepada anggota keluarga lainnya di dalam satu KK , dengan
membawa dokumen yang dipersyaratkan sekurangnya: (a) Surat Keterangan
dari Dinas Tenaga Kerja atau OPD yang yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau (b) Surat Keterangan dari Dinas
Sosial atau sekurang-kurangnya Kecamatan yang menyatakan bahwa KPM
adalah PMI, dan dalam surat keterangan Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau
Kecamatan tersebut berhak menerima dana bantuan yang masuk ke dalam
rekening yang dibuka secara kolektif.
b. Penyampaian surat keterangan (a) dan (b) dilakukan sebelum batas waktu
penyaluran berakhir.
c. Penyerahan manfaat program Sembako tidak disertai dengan penyerahan buku
tabungan, KKS, dan PIN Mailer.
d. Rekening KPM PMI dimaksud akan ditutup oleh Bank tanpa aplikasi penutupan
rekening setelah penyerahan dana kepada anggota keluarga lainnya di dalam
satu KK, KPM PMI dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial.
e. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota
setempat untuk mengusulkan perubahan nama penerima program dan
selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial.
f. Untuk penyaluran bantuan tahap berikutnya hanya dapat dilakukan apabila
Kementerian Sosial telah menyampaikan nama pengurus pengganti kepada
Bank Penyalur.
➢ Jika Pengurus KPM tidak berada di tempat selama masa registrasi/distribusi KKS:
a. KPM tidak berada di tempat karena KPM tidak dapat ditemui tanpa keterangan
pada saat dilaksanakan sosialisasi/edukasi dengan dibuktikan masuk dalam
14