Page 54 - Bansos
P. 54

A. Transisi
                           Transisi  adalah  peserta  PKH  yang  kondisinya  masih  memenuhi  syarat  PKH.  Pada

                           masa  transisi  peserta  PKH  tetap  menerima  bantuan  selama  3  tahun  dan  wajib
                           memenuhi  kewajiban  KPM  PKH  serta  dipersiapkan  untuk  menerima  program

                           pengentasan kemiskinan lainnya.
                        B. Graduasi
                           Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi tiga syarat yaitu :

                           a) masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH
                           b) tidak miskin tetapi masih memenuhi memiliki syarat PKH

                           c)  tidak miskin dan tidak memenuhi syarat
                           Mekanisme graduasi dijelaskan lebih rinci pada Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga
                           Penerima Manfaat PKH.


                   J.  PROGRAM BANTUAN KOMPLEMENTER

                        Seluruh  KPM  PKH  berhak  mendapatkan  program  bantuan  komplementer  di  bidang
                     kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan

                     dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH. Program-program tersebut antara
                     lain  Program  Indonesia  Sehat,  Program  Indonesia  Pintar,  Program  Bantuan  BPNT,
                     Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Asistensi Rehabilitasi

                     Sosial dan bantuan sosial lainnya sesuai kebijakan pemerintah.


                   K.  PKH AKSES
                        PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau

                     baik  secara  geografis,  jaringan,  sinyal,  ketersediaan  infrastruktur  non  tunai,  maupun
                     sumber  daya  manusia  dengan  pengkondisian  secara  khusus.  Sasaran  PKH  Akses
                     merupakan keluarga yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam

                     data terpadu kesejahteraan sosial.
                     A. Kriteria Wilayah PKH Akses

                        Penetapan  suatu  wilayah  menjadi  PKH  Akses  didasarkan  pada  Keputusan  Direktur
                        Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial.  Pemerintah  Kabupaten/Kota  melalui
                        Pemerintah Provinsi dapat mengajukan usulan wilayah untuk dijadikan wilayah PKH

                        Akses dan disesuaikan dengan memerhatikan tiga kriteria berikut:
                        a) Pesisir dan pulau kecil terluar



                                                             46
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59