Page 57 - Bansos

N. PENGGANTIAN KPM
Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan daftar KPM dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan daftar KPM dilakukan melalui Musdes/Muskel pada tahun
berjalan/pada tahun pelaksanaan program BPNT, dengan melibatkan Ketua RT/RW,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi

sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial Bansos Pangan.
2. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari daftar KPM

dan keluarga pengganti yang masuk ke dalam daftar KPM serta dilakukan
pembaharuan data apabila terjadi perubahan pengurus KPM.
3. Keluarga peserta PKH diutamakan mendapatkan program Sembako / BPNT.

4. KPM program BPNT yang dapat diganti/ dikeluarkan dari daftar KPM adalah KPM yang
pindah/tidak ditemukan, meninggal dunia, sudah mampu, menolak menerima
bantuan, memiliki kepersertaan ganda atau menjadi pekerja migran Indonesia

sebelum melakukan aktivasi KKS. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih)
pada daftar KPM, maka salah satu data KPM dipertahankan sementara sisanya diganti

mengikuti mekanisme penggantian KPM.
5. Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dianggap layak berdasarkan hasil musdes/muskel

dan/atau musyawarah kecamatan (muscam). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
tersedia di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

6. Dalam hal tidak ada lagi KPM Pengganti di desa/kelurahan/pemerintah setingkat
tersebut yang dapat diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka pagu
kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan

lain melalui muscam. Muscam dilaksanakan dengan melibatkan Kepala
Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta
Pendamping Sosial Bansos Pangan. Pelaksanaan Muscam harus dilengkapi dengan
Berita Acara (BA) Muscam serta dilaporkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan

Kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial)
untuk penetapan alokasi jumlah KPM per desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat

yang baru, serta untuk perubahan daftar KPM melalui aplikasi SIKS-NG. Penggunaan

49