Page 55 - Bansos

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah daftar yang terdiri dari nama pulau,

nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis
garis pangkal, dan provinsi. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya (Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor
27 tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).
b) Daerah tertinggal atau terpencil

Pengertian daerah tertinggal adalah daerah dengan kondisi masyarakat dan
wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam

skala nasional. Hal ini dapat dilihat dari aspek administratif, aspek
kemasyarakatan. Sedangkan ketertinggalan wilayah dapat dilihat dalam hal
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur),

kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
Pengertian terpencil adalah wilayah yang sulit diakses diantaranya dapat dilihat
dari tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat

mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai, sehingga
menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah

tersebut.
c) Perbatasan antar negara
Secara geografis terletak pada daerah daerah perbatasan antar negara. Karena

letak geografis tersebut umumnya akses transportasi menjadi sulit mahal sehingga
implikasinya harga barang kebutuhan menjadi mahal. Hal lainnya adalah sarana

dan prasarana juga minim.
B. Mekanisme Pelaksanaan PKH Akses
Mekanisme pelaksanaan PKH Akses meliputi penetapan sumber data, penetapan

sasaran, validasi, penetapan KPM, verifikasi komitmen, penyaluran bantuan,
pemutakhiran data, pengelolaan SDM, dan transformasi. Mekanisme secara rinci

dijelaskan pada Petunjuk Teknis PKH Akses.

L. PKH ADAPTIF
PKH Adaptif adalah program perlindungan sosial terhadap korban bencana alam,

korban bencana sosial, dan komunitas adat terpencil. Namun demikian, apabila
diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat diikutsertakan
dalam PKH Adaptif sesuai ketentutan yang berlaku.

47