Page 30 - Laporan Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Barat 2015
P. 30

30                                                                         LAPORAN TAHUNAN 2015




                                               PENDAHULUAN



                    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Barat  merupakan  instansi  vertikal  pada
            Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah
            DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ilir Barat I,
            Ilir Barat II, Sukarami, Gandus, Bukit Kecil, dan Alang-alang Lebar.



            a) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
            Kantor Pelayanan   Pajak Pratama instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan
            bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
            206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP
            Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang
            Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung
            Lainnya,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  wilayah  wewenangnya  berdasarkan  peraturan  perundang-

            undangan.  Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:
            a.  pengumpulan,  pencarian  dan  pengolahan  data,  pengamatan  potensi  perpajakan,  penyajian  informasi
            perpajakan,  pendataan  objek  dan  subjek  pajak,  serta  penilaian  objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan;  b.
            penetapan  dan  penerbitan  produk  hukum  perpajakan;  c.  pengadministrasian  dokumen  dan  berkas
            perpajakan,  penerimaan  dan  pengolahan  Surat  Pemberitahuan,  serta  penerimaan  surat  lainnya;  d.
            penyuluhan perpajakan; e. pelayanan perpajakan; f.  pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; g.  pelaksanaan
            ekstensifikasi;  h.  penatausahaan  piutang  pajak  dan  pelaksanaan  penagihan  pajak;  i.    pelaksanaan
            pemeriksaan pajak; j.  pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; k. pelaksanaan konsultasi

            perpajakan;  l.    pembetulan  ketetapan  pajak;  m.  pengurangan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan;  dan  n.
            pelaksanaan administrasi kantor.
                    Struktur  organisasi  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat    berdasarkan  Keputusan  Menteri
            Keuangan Republik Indonesia KMK.55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata
            Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi
            Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
            Perpajakan, disebutkan bahwa KPP Pratama terdiri dari:
                1.  Subbagian Umum
                2.  Seksi Pelayanan
                3.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi
                4.  Seksi Penagihan
                5.  Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
                6.  Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
                7.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
                8.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
                9.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
                10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
                11. Kelompok Jabatan Fungsional





        KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35