Page 309 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

memiliki aspek ekonomi yang bertentangan dengan
doktrin Ekonomi Terpimpin (seperti PP No 20 tahun
1963) tentang penetapan harga, yang mengikuti
perkembangan pasar, pemerintah berhasil
menghilangkan dualisme harga. Namun akibat dari
penyesuaian harga dengan perkembangan pasar adalah
kenaikan harga, yang berakibat pula pada
terbengkalainya pembangunan.
Pada kurun waktu lima tahun (1960 – 1965),
anggaran belanja negara mengalami peningkatan yang
luar biasa. Secara nominal penerimaan negara
mengalami kenaikan 18 kali, akan tetapi pengeluaran
mengalami kenaikan sebesar 42 kali. Defisit anggaran
77
belanja pemerintah mengalami kenaikan 157 kali. Hal
ini berarti pengeluaran pemerintah turun 1/3 dan
pendapatan 1/7 kali yang selanjutnya defisit makin
meningkat dari tahun ke tahun.

Sistem ekonomi terpimpin yang mengharuskan
peran pemerintah dalam sector ekonomi, alat-alat
produksi tidak dapat meningkatkan produksinya yang
berarti pertumbuhan ekonomi minus. Proyek-proyek
politik ekonomi dan mercusuar dilanjutkan melalui
carainflatori atau defisit 9 pending,berhutang kepada
Bank Sentral atau Bank Indonesia. Hutang pemerintah
sejak 1960, defisit anggaran semakin meningkat setiap
tahunnya. Bank Indonesia terpaksa mencetak uang baru
untuk memenuhi permintaan pemerintah. Dengan
meningkatnya defisit anggaran, mengakibatkan jumlah
uang yang beredar tidak terkendali dari tahun ke
tahun.Tahun 1965 pasca kudeta G 30 S/PKI adalah tahun
puncak tingkat tertinggi inflasi yang mencapai 635.26%
atau disebut sebagai hyper inflasi.
Pemerintah berusaha keras untuk mencari
pemecahan masalah ini.Ada dua kelompok
pendapat.Kelompok pertama berpendapat bahwa
pemerintah harus segera melakukan kebijakan sanering
(penyehatan) untuk menahan laju peredaran uang.

297